Mahfud MD Sebut Pemerintah Tidak Gagal dan Lemah, Survei Kepuasan Publik Terhadap Era Jokowi Jadi ‘Senjatanya’
inNalar.com – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) yakni Mahfud MD memberikan pernyataan tentang penyangkalan isu terkait pemerintah gagal dan lemah.
Terlihat dari unggahan feed Instagram miliknya Mahfud MD mengatakan bahwa, ‘Pemerintah tidak gagal dan tidak lemah.’
Hal itu dikarenakan tersebarnya isu hoax dimasyarakat. Akibat ulah para pembuat hoax dan telah menuliskan hal yang membuat perpecahan.
“Saya hanya berbicara tentang tantangan setelah pemilu 2024. Yaitu polarisasi ideologi, korupsi dan penegakan hukum, sehingga tahun 2024 memilih pemimpin yang lebih stronge leader yang bisa menyatukan,” tulisnya.
Ini disebabkan oleh hoax yang beredar dan tidak sesuai dengan kenyataannya, hoax yang beredar demikian adalah Menko Polhukam Akui Pemerintah Gagal, Mahfud MD bilang Jokowi Lemah, Menko Polhukam Menyerah Soal Korupsi, Menko Polhukam Nyatakan Jokowi Harus Diganti, Menko Polhukam Serang Istana, dan sebagainya.
“Padahal semua itu tidak ada yang pernah saya omongkan, baik itu secara eksplisit dan implisit,” ungkap Mahfud.
Tak hanya sampai disitu, Prof ahli bidang Hukum Tata Negara tersebut menganalogikan untuk seorang penyebar hoax tentang dirinya soal pemerintah dalam konteks Agama adalah seperti pemakan bangkai.
Penyataan yang telah dijadikan berita hoax itu lengkapnya sudah ada diberita, disana kebenaran dari pernyataan Mahfud MD tersebut.
“Saya bilang, tahun 2024 kita akan memilih pemimpin baru karena pemilu tidak ditunda, Presiden Jokowi akan habis masa jabatannya, dan tidak akan diperpanjang,” kata Mahfud MD.
Baca Juga: Bermodal Big Data, Mahfud MD dengan Tegas Menyatakan Pemerintah Tidak Gagal dan Lemah dalam Memimpin
“Kita harus mencari pemimpin yang kuat, bukan pemerintahan Presiden Jokowi yang gagal, tapi memang ada agenda konstitusional yang harus dilaksanakan yaitu pemilu untuk memilih Presiden, dan pak Jokowi tidak ikut kontestasi lagi,” imbuhnya.
Prof ahli bidang HTN tersebut kesal lantaran dirinya diberitakan dengan mengatakan pemerintahan sekarang gagal. Padahal tidak demikian adanya.
Mahfud MD menjelaskan masalah yang dihadapi negara ini adalah polarisasi ideologi, merajalelanya korupsi dan lemahnya penegakan hukum. Lantas bukan berarti pemerintahan Jokowi gagal.
Baca Juga: Ini 6 Tanda Seorang Pria yang Benar-Benar Tulus Mencintai Pasangannya, Wanita Wajib Tahu!
Dalam tulisan caption Instagram pribadinya Mahfud MD menuliskan, jika pemerintahan Jokowi gagal karena 3 elemen itu, jelas Presiden sebelumnya juga gagal. Karena masalah ini telah diwariskan dari Presiden ke Presiden sebelumnya.
Contohnya saja Pemerintah SBY terjadi ingin memberantas korupsi dengan membuat mafia hukum sebagai ganti dari mafia peradilan.
Megawati mengeluhkan bahwa dirinya mewariskan birokrasi tong sampah lantaran sulit memberantas korupsi, Gus Dur begitu juga pada awalnya terlihat tegas dan galak untuk melawan koruptor tapi akhirnya malah terjatuh. Habibie begitu juga, masalah korupsi dan polarisasi ideologi telah terwariskan dari masa ke masa.
Lantas dirinya menyayangkan kenapa dirinya dituding mengatakan pemerintahan ini yang gagal dan menyerah.
Dapat dilihat dari hasil survei yang dihasilkan lembaga survei yang kredibel seperti (Litbang Kompas, SMRC, Indikator Politik Indonesia dan Charita Politika) menyebutkan kepuasan publik terhadap Pemerintahan Jokowi justru lebih tinggi.
Pada awal Maret 2022 Pemerintahan Jokowi mendapat survei kepuasan 73 persen dari Litbang Kompas dan 65 persen untuk penegakan hukum dari sebelumnya tahun akhir 2019 hanya 49,1 persen.
‘Jika hal ini dikatakan gagal dan lemah, maka TNI melakukan kudeta dengan mengatasnamakan penyelamatan negara,’ jelasnya. ***
Rekomendasi
