Keluhan Jamaah Haji Indonesia di Mekkah, Dari Makanan Hingga Toilet Mampet
inNalar.com – Jamaah haji reguler asal Indonesia mengeluh karena tidak mendapatkan distribusi konsumsi tepat waktu, menu makanan kurang layak, dan keterlambatan bus.
Hal ini terjadi tepat saat pelaksanaan Ritual Arafah pada Rabu, 28 Juni 2023 lalu.
Seorang jamaah haji bahkan membagikan kisah bagaimana menu makanan yang disajikan tidak sesuai dengan janji.
Padahal, pihak distributor telah memberikan janji bahwa makanan yang didistribusikan memiliki cita rasa Indonesia, seperti rendang, opor ayam, dan lain-lain.
Sedangkan pada Kamis malam, 29 Juni 2023 kemarin, jamaah tersebut mengaku tidak mendapatkan makan malam sama sekali.
Dirinya hanya mendapatkan buah dan air, namun beruntungnya ada orang Arab yang bersedekah sehingga dia mendapatkan makanan.
Perihal konsumsi untuk jamaah haji ini semakin viral setelah salah satu akun mengunggah protes mengenai keterlambatan makanan.
Meski sudah mendapatkan makanan, unggahan foto menu makanan tersebut dinilai tidak layak oleh netizen bagi jamaah haji yang membayar mahal.
Selain masalah makanan, beberapa rombongan haji juga harus merasakan ‘terlantar’ saat perjalanan dari Arafah ke Muzdalifah juga sebaliknya.
Diketahui, bis yang menjemput mereka terlambat dan beberapa orang di rombongan nyaris pingsan karena dehidrasi dan suhu panas yang mencapai 40 derajat celcius.
Keadaan ini diperparah karena mereka menunggu di tempat tanpa tenda di mana matahari begitu terik.
Masalah lain menimpa jemaah haji di Armina, di mana mereka mengeluhkan air mati dan toilet yang mampet.
Keluhan-keluhan ini diduga karena penyelenggaraan haji tahun ini menjadi penyelenggaraan pertama sejak pandemi.
Telah tercatat sebanyak 221.000 jemaah Indonesia yang berangkat haji di 2023, menjadikan kuota penuh sesak.
Mengenai menu makanan yang kurang memadai, hal tersebut dikonfirmasi karena adanya biaya yang harus ditekan sehingga berimbas pada distribusi makanan.
Meskipun belum ada kesimpulan yang pasti, namun masalah efisiensi biaya termasuk dalam konsumsi perlu menjadi evaluasi baru bagi pemerintah.***(Ajeng Marcelliani)
Rekomendasi
