Incar Investasi Rp32,5 Triliun, KEK Sorong di Papua Barat Seluas 523,7 Ha Ini Malah Terancam Dicabut
inNalar.com – Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sorong hingga kini masih menjadi sorotan, tidak urung lepas pula perhatiannya dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.
Bukannya apa, proyek pengembangan kawasan ini akan menjadi harapan besar bagi Provinsi Papua Barat dalam menggenjot perekonomian daerahnya.
Apalagi kawasan di ujung timur Indonesia ini memiliki beberapa potensi strategis yang apabila mampu dijalankan dengan harmonis bakal menyumbangkan pendapatan signifikan bagi daerahnya.
Baca Juga: Molor! Bendungan Rp850 Miliar di Lampung yang Berdaya Tampung 42,31 Juta M3 Tak Kunjung Diresmikan
Kawasan perekonomian yang telah mulai beroperasi sejak 12 Oktober 2019 ini disebut oleh Menteri Bahlil tampak belum berkembang secara signifikan.
Padahal harapan besarnya, kawasan ekonomi khusus ini mampu menarik investasi hingga Rp32,5 triliun.
Dengan begitu, Kabupaten Sorong pun bakal diuntungkan dengan adanya sumbangan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) yang mencapai Rp10,64 triliun pada tahun 2030.
Lantas, apa yang membuat KEK di Papua Barat ini seret progres dalam pengembangannya?
Permasalahan utama yang menghambat berkembangnya proyek ini diungkap oleh Penjabat Gubernur Papua Barat Daya, Muhammad Musa’ad.
Jadi penyebab utama persoalan seretnya perkembangan kawasan ekonomi tersebut adalah permasalahan pembebasan lahan.
Sejauh ini, luas lahan KEK Sorong telah mencapai 523 hektare, 200 hektare di antaranya telah berhasil disertifikasi oleh pemerintah daerah, sedangkan sisanya masih belum mencapai titik temu.
Di samping itu, Penjabat Gubernur Musa’ad juga mengungkap bahwa pihaknya tengah melakukan pendekatan dengan pemilik hak ulayat untuk membebaskan 1000 hektare lahan lagi.
“KEK di Sorong solusinya satu, selesaikan urusan lahan,” tegas Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dikutip dari BPKM.
Selain pernyataan tersebut, Menteri Bahlil pun menyarankan pemerintah daerah untuk berupaya melakukan inventarisasi izin usaha pertambangan yang tidak optimal.
Selanjutnya, menurutnya, membangun hilirisasi di KEK Sorong juga menjadi solusi apik untuk mengembangkan proyek bernilai jumbo ini.
Apabila sejumlah permasalahan tersebut telah dibereskan, tentunya investor akan tertarik untuk datang.
Dengan potensi sumber daya alam yang berlimpah di Papua Barat, tentu hilirisasi menjadi solusi termanis bagi daerahnya untuk bangkitkan perekonomian.
Ditambah lagi provinsi ini memiliki peluang investasi yang sangat sayang untuk disia-siakan, antara lain keberadaan destinasi wisata Raja Ampat, KEK Sorong, dan Pelabuhan Sorong.
Namun apabila kawasan ini tidak berkembang juga, maka menurut Menteri Bahlil, statusnya bisa terancam dicabut.
Pihak Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap status kawasan penting ini diharap tidak sampai dicabut.
Pasalnya, daerah tersebut dinilai masih sulit berkembang jika hanya mengandalkan APBD semata.
Kucuran investasi akan menjadi peluang daerah untuk meraih lebih banyak pemasukan guna bangun perekonomian daerah secara lebih masif.
Sebagai informasi tambahan, KEK Sorong sejauh ini telah memiliki sejumlah perusahaan besar yang telah membangun pabrik mereka di sana.
Mulai dari PT Semen Gresik, PT Henrison Inti Putra, PT Bumi Sarana Utama, PT Gag Nikel, PT Pelindo IV. PT Numarin Terra Anugerah, dan PT Power Gen.***
Baca Juga
Rekomendasi