Resmi Terkaya se-Jawa Barat 2025! Bupati Karawang Punya Harta Rp 376 M & Koleksi Porsche, Alphard hingga Mini Cooper
inNalar.com – Baru setengah tahun menjabat sebagai Bupati Karawang, Aep Syaepuloh sudah tampil mencolok karena mengkoleksi sejumlah mobil yang ternilai harganya sangat fantastis.
Walaupun namanya belum sepopuler Ridwan Kamil atau Tri Rismaharini. Tetapi, kekayaan Aep justu bisa menembus rangking pertama sebagai bupati terkaya di Indonesia.
Hal ini terungkap bedasarkan laporan resmi LHKPN tahun 2025, bahwa Aep terdata menyimpan deretan asset yang bisa membuat public tercengang.
Salah satu paling menonjol adalah kepemilikan mobil Porsche, ditambah dengan ratusan bidang tanah dan sejumlah surat berharga bernilai miliaran rupiah.
Tak tanggung-tanggung, bahwa dirinya mencatatkan total hartanya mencapai Rp 376.340.851.361. Nominal ini disampaikan dalam bentuk laporan periodik kepada KPK pada 24 Maret 25.
Jumlah nominal fantastis yang dikantongi Aep bukan hanya sekedar mencatatkan diri sebagai pejabat dengan kekayaan luar biasa.
Baca Juga: Inilah 5 Kepala Daerah Terkaya di Jawa Tengah, Peringkat 1 Justru Berasal dari Kabupaten Miskin
Namun, dari total kekayaan yang dilaporkan, Aep berpeluang menempati posisi teratas sebagai salah satu kepala daerah paling tajir se-Pulau Jawa, atau bahkan di negeri ini.
Apalagi dari laporan LHKPN terbaru, Aep Syaepuloh tercatat memiliki 11 kendaraan mewah. Tak hanya banyak, merek dan nilainya pun tergolong elite. Di antaranya:
1. Porsche 911 Carrera S (2018), Mobil sport asal Jerman yang kerap identik dengan kalangan jetset. Dilaporkan bernilai Rp 1,25 miliar, menjadikannya kendaraan termahal dalam daftar.
2. Toyota Land Cruiser 200 VXR (2018), SUV legendaris kelas berat yang sering jadi andalan para pejabat dan ekspatriat. Harganya ditaksir Rp 1,05 miliar.
3. Hyundai Ioniq 5 EV (2023), Mobil listrik futuristik yang sedang tren di kalangan elite urban. Terparkir di garasi sang bupati dengan nilai Rp 600 juta.
4. Mercedes-Benz GLE 400 A/T (2018), SUV premium yang memadukan kenyamanan dan performa, senilai Rp 550 juta.
5. Lexus ES300H Ultra Luxury (2020), sedan mewah dan irit bahan bakar, seharga Rp 650 juta.
6. Hummer H3 (2011), SUV gagah nan ikonik yang jarang ditemui di Indonesia. Harganya Rp 350 juta.
7. Toyota Alphard 2.5 G A/T (2018), MPV favorit pejabat, terkenal karena kabin luas dan kenyamanannya. Dihargai Rp 470 juta.
8. Mini Cooper S Convertible A/T (2017), mobil mungil dengan selera tinggi, kini senilai Rp 410 juta.
9. Hyundai Palisade 2.2 CRDi (2021), SUV dengan kabin luas, cocok Ketika berdinas. Harganya Rp 500 juta.
10. Toyota Innova 2.0 Q A/T (2016), Mobil serbaguna yang populer di kalangan eksekutif lokal. Nilainya Rp 180 juta.
11. Harley Davidson FLHX (2010), Satu-satunya Moge bergaya touring ini dilaporkan senilai Rp 100 juta.
Dapat diketahui juga kendaraan ini memang terbilang tipenya menunjukkan kelas atas, layaknya seperti para konglo mengkoleksi kendaraanya.
Bukan hanya soal mobil, Aep terdata memiliki lebih dari 200 bidang tanah dan bangunan.
Lokasinya tersebar di Provinsi Jawa barat, yakni di Karawang, Purwakarta, dan subang. Nilai property mencapai Rp 328 Miliar.
Termasuk satu unit bangunan seluas seluas 3.300 m² dengan nilai lebih dari Rp 18 Miliar.
Nominal angka tadi, Sebagian besar merupakan hasil sendiri yang menunjukkan bahwa harta berasal dari kepememilikan pribadi, bukan hibah atau warisan.
Tak berhenti di asset tetap, Aep juga memiliki Investasi jangka Panjang seperti surat berharga yang nominalnya diatas 10 Miliar.
Ada juga kas menggunung senilai Rp 15,56 Miliar, terbilang likuiditasnya cukup tinggi dengan indikator cash flow yang terus muter.
Dari penjabaran harta tersebut tentu public bertanya: dari mana sumber kekayaan ini?
Meski tidak dijelaskan rinci dalam LHKPN, mayoritas aset Aep dicatat sebagai hasil sendiri. Artinya, besar kemungkinan bersumber dari usaha pribadi atau investasi sebelum menjabat.
Baca Juga
Namun, seperti biasa, pertanyaan etis selalu mengiringi laporan kekayaan fantastis milik pejabat publik.
Apakah semua aset itu bersih dari konflik kepentingan? Hanya waktu dan transparansi yang bisa menjawab.***(Ahmad Nuryogi Ardiansyah)
Rekomendasi