Kucuran Anggaran Rp5,7 Miliar, Pembangunan Pusat Layanan Kesehatan di Maluku Tak Pernah Dikerjakan, Mangkrak
inNalar.com – Rancangan pembangunan tempat pelayanan kesehatan yang terletak di Maluku adanya indikasi yang menyimpang dari hukum.
Bahkan dampak yang diakibatkan dari penyimpangan pembangunan tempat pelayanan kesehatan di Maluku tersebut terhenti.
Pembangunan yang dilakukan berada di Puskesmas Ngaibor yang berada di Kabupaten kepulauan Aru Maluku.
Faktanya pembangunan gedung yang dijadikan sebagai tempat pelayanan kesehatan di Maluku tersebut tidak pernah dikerjakan.
Hingga batas waktu kontrak telah habis pengerjaan pembangunan tempat pelayanan kesehatan di Maluku tidak kunjung dikerjakan hingga mangkrak.
Tentunya kejanggalan yang terjadi langsung ada pemeriksaan terkait pembangunan yang tidak sesuai dengan rancangan.
Baca Juga: NASA Rencanakan Bangun Rumah Pertama Kali di Bulan Tahun 2040, Bakal Gunakan Debu dan Serpihan Batu?
Terdapat kekurangan kualitas beton yang digunakan untuk pembangunan. Layanan kesehatan di Maluku tersebut.
Tidak hanya itu pengerjaan pembangunan yang dilakukan juga tidak sesuai dengan spesifikasi serta ketentuan yang tertentera.
Selain itu beberapa aiten bhana-bahan material yang digunakan juga tidak memiliki kualitas sesuai dengan dokumen anggaran.
Ditemukannya perselisihan yang terdapat pada pembangunan gedung tempat pelayanan kesehatan di Maluku tersebut sebesar Rp 1,7 miliar.
Tidak sesuai dengan dokumen rincian anggaran membuat keuangan negara dibikin rugi akibat ulah dari oknum nakal.
Anggaran yang diberikan untuk keberlangsungan proyek pembangunan Puskesmas yang didugakan sebagai pusat pelayanan kesehatan di Maluku tersebut anggaran digunakan secara pribadi.
Biaya yang diperas untuk pelaksanaan pembangunan sebuah gedung sebagai pusat layanan kesehatan di Maluku tersebut sebesar Rp 5,75 miliar.
Anggaran yang digunakan untuk pembangunan pusat layanan kesehatan di maluku tersebut menggunakan anggaran pada tahun 2018.
Dilansir dari antaranews pada tahun 2022 diadakan pemeriksaan secara fisik terhadap oknum yang melakukan kecurangan dalam penggunaan anggaran.***
Rekomendasi
