Wow, Soeharto Menjabat Presiden Selama 32 Tahun, Ternyata Ciptakan 2 Partai Ini Hanya untuk Pelengkap Pemilu?
inNalar.com – Soeharto sebagai presiden Indonesia dengan jabatan terlama.
Bahkan dirinya telah menjabat selama 32 tahun yang dimulai sejak tahun 1967 hingga tahun 1998.
Lamanya jabatan yang diperoleh oleh Soeharto dikarenakan berbagai alasan, salah satunya adalah kemampuannya dalam melakukan kerjasama antar pihak.
Baca Juga: Soeharto Jelaskan Indonesia Bangun 9000 KUD Koperasi Unit Desa, 5000 KUD Telah Mandiri?
Kelincahan presiden kedua ini dalam dunia politik, tidak perlu diragukan lagi.
Dirinya bahkan menenangkan sebanyak 6 kali pemilu serta mengalahkan partai lainnya.
Partai yang mengusung nama Soeharto tidak pernah kalah dalam Pemilihan Umum.
Baca Juga: Serba-serbi Penyusunan Supersemar yang Disahkan Soekarno: Jadi Awal Kekuasaan Soeharto Dimulai
Bukan menjadi sebuah rahasia lagi kepemimpinan Soeharto pada zaman orde baru membawa besar nama partainya yaitu Partai Golkar.
Partai Golkar atau Golongan Karya yang memiliki lambang pohon beringin itu sangat identik dengan Presiden Soeharto serta pemerintahan orde baru.
Uniknya, meskipun membawa besar nama Partai Golkar, Soeharto tidak pernah menjabat menjadi ketua umum partai tersebut.
Jabatan pertama yang dipegang oleh presiden Orde Baru tersebut di partai Golkar adalah sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar.
Jabatan tersebut diperoleh oleh Soeharto saat dirinya memenangkan pemilihan umum tahun 1971.
Kemenangan selama 6 periode pada masanya tidak terlepas dari aturan yang ada masa orde baru.
Aturan tersebut mewajibkan agar seluruh PNS untuk memiliki Partai Golongan Karya.
Tidak hanya itu, kepala desa di berbagai daerah harus memenuhi jumlah kuota suara untuk Partai Golkar.
Tentunya kebijakan yang dibentuk pada masa orde baru itu ditujukan agar bisa memenangkan pemilu di setiap periodenya.
Dalam setiap pemilihan umum, sudah menjadi sebuah hal biasa jika partai Golkar menang dengan suara mayoritas dibandingkan partai lainnya.
Kebijakan orsospol juga diterapkan pada masa tersebut, kebijakan itu menggabungkan partai-partai Islam menjadi Partai PPP.
Selain itu, Partai Nasionalis dan Partai Kristen digabung menjadi Partai PDI.
Akan tetapi, kegiatan dari kedua partai tersebut sangat dibatasi dan tidak bisa bergerak bebas, hal tersebut dijelaskan oleh akun tiktok @sekilas_sejarah01.
Sehingga hadirnya kedua partai ini seolah-olah hanya menjadi pelengkap saja dalam setiap pemilu.***
Rekomendasi
