Wajib Lunas 2024! Pemerintah Provinsi NTT Ternyata Punya Utang Menggunung Capai Rp1,3 Triliun?
inNalar.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki nominal utang yang fantastis.
Pemprov NTT punya total hutang yang mencapai angka fantastis yaitu Rp1,3 Triliun.
Nominal tersebut wajib dibayarkan oleh pemerintah sampai dengan tahun 2024.
Pinjaman itu ternyata berasal dari dua pihak yaitu Bank NTT dan PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero).
Utang pertama yaitu utang reguler memiliki total nominal hingga Rp400 Miliar.
Tunggakan tersebut didapatkan dari Bank NTT serta PT SMI sebagai pihak pemberi pinjaman.
Sedangkan tahapan II dilakukan pinjaman sebesar Rp1,03 Triliun dari PT SMI.
Angka tersebut belum termasuk bunga yang menyentuh 6,3 persen yang harus dibayarkan.
Saat melakukan pinjaman uang kepada kedua pihak, pemprov NTT mengambil Grace period.
Grace period merupakan bentuk kelonggaran waktu dalam melakukan pinjaman pokok ataupun bunga dalam masa tertentu.
Pinjaman ini dilakukan pada tahun 2021 dan di tahun 2024 sudah harus dibayarkan oleh pemerintah setempat.
Meskipun telah mengambil grace period, utang yang pernah dipinjam itu belum juga bisa dilunasi oleh pemerintah.
Dilansir dari laman resmi BPK, pinjaman yang dilakukan ke bank NTT bukan kali pertama dilakukan.
Tercatat pada tahun 2020 ternyata pemprov NTT pernah melakukan utang ke bank NTT.
Hutang tersebut berjumlah Rp900 Miliar yang ditujukan untuk meningkatkan infrastruktur.
Tentunya kondisi ini membuat kondisi perekonomian dan fiskal menjadi tertekan.
Utang tersebut mengundang respon salah satu warga NTT melalui akun TikTok dengan nama Kanal Timur mengungkapkan kekecewaannya terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur setempat.
Dalam video tersebut disebutkan bahwa Vitor dan Joseph N. Soi telah membebani masyarakat hingga Rp 1,3 triliun.
Padahal, masyarakat tidak mengetahui dana tersebut telah digunakan untuk pembangunan apa saja, hal ini disebabkan karena data terkait penggunaan utang tersebut kurang transparan.
Kanal mengungkapkan bahwa masih banyak infrastruktur yang belum dibangun dan banyak masyarakat yang masih kesulitan untuk memperoleh air bersih. ***
Rekomendasi
