Utang Rp 2,47 Miliar Lunas, Harta Kekayaan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi Naik 60 Persen Setahun
inNalar.com – Sebagai warga Suroboyo, tentu kita ingin dipimpin oleh sosok yang jujur dan bertanggung jawab. Salah satu cara untuk mengukur integritas tersebut adalah dengan mengetahui bagaimana harta kekayaan Walikota Surabaya diperoleh.
Laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) tidak berfungsi sebagai ajang pamer. Melainkan sebagai alat kontrol sosial dan transparansi untuk memastikan kekuasaan tidak disalahgunakan.
Ketika kekayaan seorang pejabat melonjak tanpa adanya perubahan aset yang signifikan, wajar jika publik merasa perlu meminta penjelasan lewat laporan kekayaan tersebut.
Baca Juga: Resmi Disahkan! Guru Honorer Sebentar Lagi Diangkat Jadi PPPK Penuh Waktu, Segini Gajinya Nanti
Hal itulah yang terjadi pada harta kekayaan Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi.
Berdasarkan LHKPN Eri Cahyadi yang diperbarui pada 31 Desember 2024, menunjukkan bahwa dalam kurun waktu satu tahun kekayaannya naik drastis hingga 60,45 persen.
Menariknya, peningkatan ini terjadi bukan karena aset bertambah, tetapi karena utang sebesar Rp 2,47 miliar dinyatakan lunas dalam laporan kekayaan tersebut.
Baca Juga: Gaji PNS Terbaru 2025: Tabel Gaji Pokok, Tunjangan, dan Fakta Penting yang Wajib Anda Ketahui
Dalam kurun waktu setahun, Eri Cahyadi mengalami lonjakan kekayaan. Dari sebelumnya Rp3,91 miliar per Desember 2023, kini jumlahnya melonjak menjadi Rp6,27 miliar.
Jika diteliti secara seksama tidak ada perubahan dalam nilai aset tetap seperti tanah, kendaraan hingga surat berharga. Satu-satunya perbedaan mencolok adalah hilangnya hutang dalam laporan.
Lebih lanjut, empat properti yang dilaporkan Eri Cahyadi, semuanya berada di Surabaya dan Pasuruan dengan nilai total Rp 5,075 miliar. Angka ini tidak berubah dari tahun sebelumnya.
Baca Juga: Pendaftaran CPNS 2025 Sebentar Lagi, Inilah Formasi dengan Tunjangan Rp 117.375.000 Sebulan
Begitupun dengan kendaraan yang terdiri dari dua sepeda motor dan satu mobil Honda CRV, yang bernilai Rp549 juta.
Bukan hanya aset yang stagnan, kas dan setara kas Wali Kota Surabaya itu juga mengalami penurunan dari Rp 461 juta menjadi Rp 351 juta, atau turun Rp 110 juta.
Harta kekayaan Walikota Surabaya ini sempat membuat Eri Cahyadi masuk dalam daftar 10 kepala daerah termiskin di Jawa Timur pada bulan Maret 2025. Kala itu, dalam laporan Kompas.com disebutkan bahwa ia membukukan kekayaan senilai Rp 3,91 miliar.
Tentu angka tersebut berdasar atas LHKPN tahun 2023, dan saat ini sudah berubah.
Menurut keterangan resmi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kepala daerah wajib menyerahkan laporan kekayaannya secara berkala.
Pelaporan harta kekayaan dilakukan setiap tahun selama menjabat dengan batas waktu tanggal 31 Maret setiap tahunnya untuk data per 31 Desember tahun sebelumnya.
Kepala daerah juga wajib melaporkan LHKPN saat awal menjabat, akhir masa jabatan atau bahkan pengangkatan kembali setelah pensiun.
Sebelum menduduki kursi Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi telah lebih dulu menapaki berbagai posisi penting dalam dunia pemerintahan dan politik nasional.
Kariernya diawali sebagai konsultan di Jakarta pada 1999-2001, lalu mengikuti jejak ayahnya jadi pelayan publik di Pemkot Surabaya.
Lebih lanjut, pria kelahiran 1977 ini bertugas sebagai Kadis Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Surabaya pada tahun 2017–2018.
Pamornya mulai menanjak saat sukses menjabat Plt. Kepala Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya tahun 2018.
Alhasil, Eri Cahyadi kemudian dipilih sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya tahun 2018–2020.
Kemudian ia memutuskan mengundurkan diri dari jabatan Bappeko untuk mencalonkan diri dalam Pemilihan Wali Kota Surabaya.
Dengan menggandeng Armuji, Eri sukses memenangkan Pilwalkot Surabaya di tahun 2020 dan resmi dilantik pada 26 Februari 2021.
Kedua pasangan itu terus mencetak berbagai prestasi saat menjabat. Belum genap tiga tahun, Eri Cahyadi dan Armuji meraih 106 penghargaan nasional dan internasional.
Berbagai terobosan di bidang pelayanan publik dilakukannya kala itu.
Capaian impresif tersebut yang membuat harta kekayaan Walikota Surabaya menjadi perhatian publik, terlebih setelah dipercaya kembali memimpin Surabaya untuk periode 2025–2030.