

inNalar.com – Pemerintah Provinsi Jawa Barat tampak mulai seriusi Proyek Light Rail Transit (LRT) Bandung Raya usai pembahasannya tenggelam timbul sejak tahun 2016.
Bahkan diwacanakan moda transportasi modern ini bakal difungsikan sebagai salah satu feeder Kereta Cepat Whoosh Bandung – Jakarta.
Harapannya proyek yang telah cukup lama meredup ini akan mampu menggantikan rencana pengembangan monorel yang sebelumnya terjegal.
Kemungkinan realisasi moda transportasi kali ini akan lebih besar peluangnya karena Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) sendiri pun telah meminta Penjabat Gubernur Bey Machmudin.
Presiden Jokowi menginstruksikan secara khusus agar dilakukan pengembangan lebih lanjut terhadap Proyek Light Rail Transit ini.
Apabila moda transportasi ini berhasil menyambung dan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Whoosh di Tegalluar, maka harapannya warga di daerah Bandung Raya dapat menjangkaunya dengan mudah.
Mulai dari masyarakat di Kota dan Kabupaten Bandung, Sumedang, Padalarang, hingga Cimahi pun diproyeksikan bakal bisa menjangkau moda transportasi antarkota tersebut.
Selain itu, keberadaan Light Rail Transit ini juga bisa memperbanyak pilihan transportasi publik sehingga bagi mobilisasi masyarakat di dalam perkotaan maupun antar wilayahnya menjadi semakin nyaman.
Apabila fasilitas nyaman dan apik, tentu keinginan untuk beralih ke moda transportasi publik akan semakin besar kemungkinannya.
Sekadar informasi, Proyek LRT ini akan dilaksanakan oleh PT Jabar Moda Transportasi (JMT).
Terkait rute yang dilalui moda transportasi modern ini, akan ada dua tahapan pembangunan yang berpusat pada titik Leuwipanjang.
Jadi untuk tahap pertama, nantinya akan ada bentangan rute dari arah utara dan selatan, yakni dimulai dari Babakan Siliwangi – Leuwipanjang – Margahayu.
Panjang rute ini bentangnya mencapai 16,4 kilometer, sedangkan untuk tahap kedua panjangnya 15,3 kilometer.
Adapun untuk rute tahap 2 akan dimulai dari arah timur ke barat, yakni Leuwipanjang – Gedebage – Tegalluar.
Terkait progresnya, untuk proyek ini sedang memasuki tahap persiapan. Lebih rincinya, pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat tengah mengupayakan penandatanganan kesepakatan induk melalui Kementerian Keuangan.
Sebagaimana biaya yang bakal termakan untuk penggarapan infrastruktur ini mencapai Rp13 triliun untuk satu koridornya.
Setelah urusan tersebut clear, akan dmulai proses koordinasi dalam rangkap melengkapi dokumen perizinan lingkungan.
Jika tidak ada lagi hambatan merintangi dan urusan pendanaan bisa berjalan mulus, maka Pemerintah Provinsi Jawa Barat berharap konstruksi bisa dimulai antara 2027 dan 2028. ***