UMK Kabupaten di Kalimantan Utara Ini Masih Jadi Terendah Pasca Kenaikan UMP 2025 Sebesar 6,5 Persen
inNalar.com – Dikenal sebagai Provinsi yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah ruah, Kalimantan Utara kini tidak luput dari sorotan setelah tersiarnya kabar kenaikan UMP 6,5%.
Tepatnya di Kabupaten Nunukan, wilayah ini menarik atensi publik karena memiliki Upah Minimum Kabupaten (UMK) yang bisa dibilang rendah jika dibandingkan dengan kawasan lain.
Meskipun kenaikan UMP 6,5% telah diteken oleh Menteri Ketenagakerjaan melalui Pemnaker No. 16 Tahun 2024, fenomena ini tentu menimbulkan banyak sekali pertanyaan tentang kondisi ekonomi di wilayah tersebut, terlebih Kalimantan Utara ini masuk sebagai nominasi Provinsi dengan UMK tertinggi di kawasan.
Sebelum lebih jauh, berikut adalah prediksi atau estimasi kenaikan UMK di Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2025 mendatang:
1. UMK di Kabupaten Nunukan Rp 3.772.959
2. UMK di Kota Tidung Rp 3.824.596
3. UMK di Kabupaten Bulungan Rp 3.828.689
3. UMK di Kabupaten Malinau Rp 3.967.810
4. UMK di Kota Tarakan Rp 4.529.911
Berdasar data di atas, Kabupaten Nunukan menduduki peringkat satu UMK terendah. Tentu hal ini menarik untuk dikupas secara lebih mendalam untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mendasari rendahnya UMK di daerah tersebut.
Baca Juga: 10 Uang Koin Kuno Indonesia Ini Jadi Buruan Koletor Kaya Raya, Harganya Bisa Tembus Rp 950 Juta
Dilansir dari laman resmi kaltara.bpk.go.id, diketahui bahwa Kabupaten Nunukan ini berbatasan langsung dengan Negeri Jiran, tepatnya di posisi 30 30′ 00″ – 40 24′ 55″ Lintang Utara dan 1150 22′ 30″ – 1180 44′ 55″ Bujur Timur. Dengan begitu, daerah ini berbatasan dengan Malaysia di kawasan Sabah dan Serawak.
Dengan luas wilayah sebesar 14.493 km², namun Kabupaten ini masih saja tergolong terbelakang karena Data Indeks Desa Membangun (IDM) menunjukkan bahwa masih banyak desa di sini yang berstatus tertinggal.
Lalu, mengapa daerah ini menerima UMK paling rendah jika dibandingkan dengan daerah lain?
Secara umum, ada beberapa variabel penting yang berpengaruh besar terhadap besaran UMK seperti pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat partisipasi kerja, dan tingkat inflasi.
Mengacu pada beberapa variabel di atas, ironisnya, kondisi perekonomian lokal di Kabupaten Nunukan ini masih belum sepenuhnya berkembang meski terdapat potensi besar dari sektor SDA.
Tidak hanya itu, keterbatasan infrastruktur di daerah ini juga memperparah kondisi karena menyebabkan arus supply chain barang dan jasa bagi para kompetitor industri pengolahan.
Tentunya, kondisi tersebut banyak menyebabkan para investor mundur selangkah bahkan sebelum memulai investasi. Mereka cenderung meminimalisir risiko dan enggan dihadapkan dengan segudang permasalahan yang seolah menutup rapat jalur operasional perusahaan.
Dengan nominal UMK yang lebih rendah, tentu hal ini menjadi tantangan besar bagi Pemerintah Daerah setempat untuk mengambil langkah cepat untuk mengatasi ketimpangan yang ada.
Peran dari Pemerintah sangat penting, para buruh juga sangat bergantung pada upah untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin melambung tinggi, terutama bagi pekerja sektor informal.
Sebagai penutup, diperlukan perhatian besar oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Nunukan agar kesenjangan ekonomi antar daerah di Provinsi Kalimantan Utara dapat segera diselesaikan.
Dengan kenaikan UMP 6,5% ini, diharapkan hal ini bisa jadi langkah awal dalam upaya peningkatan kualitas hidup para buruh di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara. *** (Evie Sylviana Dewi)
Rekomendasi
