

inNalar.com – Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, menolak pengadaan fasilitas mobil dinas baru senilai hampir Rp3 miliar. Menurutnya, mobil dinas yang lama masih dalam kondisi yang sangat baik sehingga tidak perlu diganti.
Anggaran Rp 3 miliar itu rencananya dialihkan untuk membeli sekitar 600 gerobak sampah, lalu akan disalurkan ke seluruh RW di wilayah Yogyakarta.
Biaya penggadaan satu unit gerobak sampah diperkirakan Rp5 juta. Jumlah ini dinilai cukup wajar untuk pengadaan unit yang akan digunakan dalam jangka panjang.
Fasilitas gerobak sampah tersebut diberikan ke kampung padat penduduk, kawasan wisata, dan titik yang memiliki tingkat produksi sampah tinggi.
Baca Juga: Inilah Bupati Termiskin di Sulawesi Tengah 2025, Tak Punya Mobil dan Hartanya Cuma Segini
Hal ini, kata Hasto Wardoyo, untuk mengatasi masalah sampah yang diketahui menjadi momok di Jogja. Pemerintah Kota juga akan bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup.
Kerja sama ini diharapkan dapat membuat proses distribusi berjalan lebih optimal sekaligus memastikan gerobak dimanfaatkan oleh warga untuk menjaga kebersihan lingkungan.
Sebagai informasi, jumlah sampah di Kota Yogyakarta diprediksi mencapai sekitar 200 ton per harinya.
Masalah sampah di DI Yogyakarta saat ini cukup serius. RM. Sinarbiyat Nujanat, S.E Wakil Ketua 1 DPRD Kota Yogyakarta mengatakan bahwa keterbatasan lahan pembuangan sampah menjadi tantangan utama.
Baca Juga: Aset Bobby Nasution Tembus Rp40 Miliar, Menantu Jokowi Ini Punya Aset Mewah di Jaksel dan Surakarta
“Perlu adanya koordinasi dengan pemerintah kabupaten lain dalam mencari solusi yang tepat,” ujarnya dalam Talkshow Swara Kota Yogyakarta.
Soal perizinan, terang RM. Sinarbiyat Nujanat, kerja sama antar wilyah serta dukungan elemen masyarakat menjadi kunci keberhasilan polemik sampah di Jogja.
Tak hanya mobil dinas, Hasto juga menolak pengadaan tempat tidur dan mebel baru yang sebelumnya masuk dalam daftar pengadaan barang untuk kepala daerah.
“Saat ini masih ada 38 RW yang belum memiliki gerobak yang layak. Gerobak yang dibeli nanti harus produk lokal. Untuk penggeraknya sudah ada sekitar 1.136 orang di Kota Yogyakarta,” jelas Hasto, dikutip inNalar.com
Dalam pandangannya, barang-barang yang ada saat ini masih memadai dan belum menjadi kebutuhan mendesak.
Langkah tersebut bukan hal baru bagi Hasto Wardoyo. Pria kelahiran 1964 ini dikenal memiliki rekam jejak yang sederhana dan efisien.
Sebelum menjabat sebagai Wali Kota Yogyakarta, ia pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo dan sebagai Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Dalam masa kepemimpinannya di Kulon Progo, ia dikenal sebagai pemimpin yang mengedepankan kepentingan masyarakat dan penguatan produk-produk lokal.
Prinsip yang sama kini ia terapkan di Kota Yogyakarta, dengan fokus pada kebijakan yang berpihak kepada masyarakat dan lingkungan sekitar.
Sebelum dikenal sebagai kepala daerah, Hasto lebih dulu berkarier di dunia kesehatan. Ia merupakan dokter spesialis kandungan (SpOG), sekaligus dosen dan pengusaha.
Setelah menyelesaikan pendidikan kedokteran di Universitas Gadjah Mada (UGM), ia mulai aktif di berbagai bidang pelayanan masyarakat, termasuk dunia politik melalui Partai PDIP.
Atas dedikasinya, ia pernah menerima Satyalencana Pembangunan dalam bidang Keluarga Berencana pada tahun 2010.
Jauh sebelumnya, pada tahun 1992, ia juga dianugerahi penghargaan sebagai Dokter Teladan.
Dengan pengalaman yang panjang, Hasto tercatat sebagai pejabat publik dengan jumlah kekayaan yang terbilang signifikan.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang disampaikan pada 18 Februari 2025, total kekayaannya mencapai lebih dari Rp4,7 miliar.
Sebagian besar kekayaannya berasal dari aset tanah dan bangunan senilai Rp3,9 miliar, yang tersebar di Kota Yogyakarta dan Sleman.
Hasto juga memiliki kendaraan pribadi seperti Madza 3, Honda Freed, Daihatsu Rocky, serta beberapa sepeda motor dengan total senilai Rp505 juta.
ia juga tercatat memiliki kas dan setara kas lebih dari Rp1,1 miliar dan harta bergerak senilai Rp129 juta.
Sementara itu, ia memiliki utang sebesar Rp1 miliar, menjadikan total kekayaan bersihnya berada di angka Rp4,7 miliar.
Latar belakangnya sebagai dokter dan pengalaman panjang di pemerintahan menjadi pijakan kuat bagi Hasto dalam menjalankan kepemimpinannya.
Keputusannya untuk mengalokasikan anggaran ke pengadaan gerobak sampah mencerminkan arah kebijakan yang menyasar kebutuhan dasar masyarakat.
Kebijakan tersebut mendapat tanggapan positif dari berbagai kalangan. Selain dinilai efisien, kebijakan tersebut juga dianggap relevan dengan kondisi Kota Yogyakarta.
Melalui langkah ini, Wali Kota Yogyakarta menyampaikan pesan bahwa pengelolaan anggaran yang bijak dapat berdampak langsung bagi masyarakat luas.
Demikian informasi mengenai Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, yang memilih menolak mobil dinas baru senilai hampir Rp3 miliar. (Titah Arkanul Ummami)