Terungkap Alasan Sesungguhnya Presiden Soeharto Dianggap Anak Tirikan Indonesia Bagian Timur, Padahal…
inNalar.com – Presiden Soeharto merupakan Presiden kedua Indonesia yang menjabat menggantikan Presiden Soekarno.
Menjadi satu-satunya presiden dengan masa jabatan terlama, tentunya banyak kebijakan-kebijakan yang diciptakan di era Soeharto.
Beberapa kebijakan yang diciptakan oleh Presiden Soeharto ini berhasil membuat sebagian rakyat Indonesia hidup makmur.
Baca Juga: Tidak Dianaktirikan, Inilah Strategi Presiden Soeharto Membangun Irian Jaya Papua: Pemerintah Telah…
Namun, karena jumlah rakyat Indonesia yang banyak dengan wilayah yang sangat luas, pemerataan kemakmuran ini ternyata tidak dapa dinikmati oleh seluruh bangsa saat era Presiden Soeharto.
Sebagai contohnya saja adalah daerah-daerah di Indonesia bagian timur yang pembangunannya sangat jauh berbeda dengan Indonesia bagian barat.
Hal ini terjadi bukan karena Presiden Soeharto menganaktirikan Indonesia bagian timur, tapi, ada alasan kenapa perbedaan pembangunan ini bisa terjadi.
Baca Juga: Telan Dana Rp90 Miliar, Monumen di Jawa Timur ini Diperkirakan Jadi Bangunan Tertinggi di Indonesia
Dilansir inNalar.com dari akun Youtube President Files, Presiden Soeharto menyampaikan jika kemakmuran yang adil tidak bisa diraih hanya dengan sekali langkah.
Dibutuhkan tahapan demi tahapan yang tentunya memerlukan waktu yang tidak sebentar agar kemakmuran dapat dirasakan dengan adil oleh seluruh rakyat Indonesia.
Penyampaian poin penting tentang kemakmuran ini disampaikan oleh Presiden Soeharto pada cuplikan Peresmian Proyek Nusa Tenggara.
Selain itu, tahapan demi tahapan yang diperlukan untuk membangun kemakmuran yang adil juga perlu perencanaan yang teratur serta tertib.
Strategi yang digunakan untuk mencapai keadilan dalam kehidupan masyarakat yang makmur ini, Presiden Soeharto menyampaikan pemerintah mengedepankan stabilitas nasional, pembangunan, dan pemerataan.
Pemerataan pembangunan yang dilakukan ini disampaikan dalam bentuk Inpres Desa, Inpres Kabupaten, Inpres Daerah Tingkat I, Inpres SD, Inpres Puskesmas, juga Inpres Obat-obatan.
Meskipun begitu, program Inpres yang sudah diberikan ke seluruh wilayah Indonesia ini tidak serta merta dapat meningkatkan pembangunan dan memberantas kemiskinan di setiap daerah.
“Dalam rangka mengurangi kemiskinan dalam 25 tahun belum keseluruhannya bisa teratasi,” ucap Presiden Soeharto dalam acara temu wicara tersebut.
Walaupun belum semua kemiskinan dapat teratasi, namun, jika diibaratkan dengan 60 orang miskin diantara 100 orang, maka, setelah adanya program ini, jumlah warga miskin turun jauh hingga hanya tersisa 14 orang dari 100 orang tersebut.
Selain membahas tentang kemiskinan, hasil pembangunan ternyata juga tidak merata antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur.
Hal ini bahkan dapat dilihat pada masa kini dimana pembangunan di Indonesia bagian barat terjadi dengan sangat masif. Baik pembangunan infrastruktur maupun ekonomi.
Sedangkan, Indonesia bagian timur pembangunannya tidak semasif yang terjadi di Indonesia bagian barat.
Menurut Presiden Soeharto, pembangunan yang terlihat jomplang ini adalah karena potensi dari daerah di Indonesia bagian barat berbeda dengan potensi yang dimiliki oleh Indonesia bagian timur.
Potensi yang dimaksud disini adalah potensi sumber daya manusia, potensi kekayaan alam, juga potensi dari para penduduknya.
Potensi-potensi tersebutlah yang menurut Presiden Soeharto membuat pembangunan di dua bagian dari Indonesia ini berbeda meskipun pemerintah sudah memberi dukungan yang sama ke bagian timur maupun bagian barat.
Akibat dari tidak meratanya pembangunan ini, banyak desa di wilayah Indonesia bagian timur yang menjadi daerah atau desa tertinggal.
Oleh karena adanya desa tertinggal inilah kemudian Presiden Soeharto membentuk Inpres Desa Tertinggal (IDT) dengan tujuan agar desa-desa tersebut dapat berkembang secara ekonomi dan pembangunan.
Selain itu, Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dikeluarkan oleh Presiden Soeharto ini juga bertujuan agar desa-desa yang tertinggal dapat meningkatkan taraf hidup dengan cara menciptakan serta memperluas lapangan kerja yang ada.
Dalam pelaksanaanya, Inpres Desa in melibatkan beberapa pihak seperti Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Camat, serta Bupati. ***
Rekomendasi
