Teropong Linimasa Pembangunan IKN di Kalimantan Timur hingga 2045 Senilai Rp466 Triliun, Progres Realistis?
inNalar.com – Pembangunan IKN di Kalimantan Timur akan menjadi bagian dari sejarah emas kemajuan infrastruktur RI.
Kalimantan Timur akan menjadi harapan baru bagi pemerataan ekonomi Indonesia.
Selain itu sebagai titik balik kemunculan indonesia sentris untuk menghapus stigma jawa sentris.
Pada dasarnya wacana pemindahan Ibukota negara bukanlah rencana yang baru muncul di era Presiden RI Joko Widodo.
Tepatnya sejak 17 Juli 1957, Presiden RI ke-1 Soekarno telah melirik salah satu daerah potensial, yaitu Palangkaraya.
Impian modernisasi telah dibayangkan oleh Soekarno sejak saat itu. Namun, dinamika sosial politik RI menghantarkan Jakarta sebagai ibukota RI.
Dasar penetapan Jakarta sebagai ibukota kala itu didasarkan pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1964.
Wacana pembangunan IKN pun mengemuka pada periode kempemimpinan Presiden RI ke-2 Soeharto. Begitu pula dengan Presiden RI ke-5 Susilo Bambang Yudhoyono.
Kepadatan penduduk dan banjir yang kian marak melanda Jakarta memantik kembali agar wacana berubah menjadi rencana.
Barulah, Presiden RI Joko Widodo menggerakkan linimasa pemindahan ibukota dengan lebih progresif mulai tahun 2019.
Dasar hukum bagi penegasan rencana tersebut dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.
Kabupaten Penajam Paser Utara yang terletak di Kalimantan Timur akhirnya menjadi pusat pemerintahan baru Indonesia.
Lebih lanjut, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2022 menetapkan pembangunan tahap pertama akan berlangsung hingga 2024.
Berikut ini linimasa pembangunan IKN mulai dari tahun 2022 sampai dengan 2045.
Pembangunan Tahap I 2022 – 2024
Infrastruktur dasar yang diutamakan antara lain proyek yang berkaitan dengan penyediaan air minum, pengelolaan limbah dan sampah, hingga ketenagalistrikan.
Hingga kini, progres proyek IPAL, TPST, hingga bendungan terus digesa.
Kabar baiknya, Bendungan Sepaku Semoi di IKN Kalimantan Timur telah impounding pada Januari 2024.
Sementara untuk kedua proyek lainnya terus fokus dikebut Kementerian PUPR.
Sebagai informasi, infrastruktur dasar tersebut ditargetkan dapat rampung dan beroperasi tahun 2024.
Selanjutnya, bangunan perkantoran seperti Istana Kepresidenan dan kantor kementerian, serta perumahan akan berdiri megah di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Dari hasil peninjauan progres per Mei 2024, Menko Marves Luhut Binsar B. Pandjaitan ungkap keoptimisannya.
Menurutnya, Agustus 2024 pembangunan tahap awal sudah masuki progres 80 persen.
Pembangunan Tahap II 2025 – 2029
Pada periode selanjutnya, Pemerintah RI akan berfokus pada fasilitas transportasi publik.
Pada masa ini diharap sarana angkutan umum yang sifatnya primer mau pun sekunder sudah dapat beroperasi.
Sembari ASN, TNI, dan Polri dalam masa pemindahan ke IKN, kawasan pemukiman pun terus dilanjutkan.
Baca Juga
Dengan harapan pada masa ini, seluruh perangkat penting kenegaraan dari sumber daya manusia telah lengkap.
Tentunya pada periode ini upaya peremajaan infrastruktur dasar yang telah dibangun terus dilakukan dan pembangunan IKN lanjut digerakkan ke periode selanjutnya.
Pembangunan Tahap III 2030 – 2034
Pada linimasa pembangunan Ibu Kota Nusantara ini, diharapkan Kereta Api menuju Bandara di Balikpapan telah terhubung dengan kawasan inti.
Investasi dan geliat ekonomi akan dimasifkan pada periode ini. Begitu pula dengan keberlanjutan pemindahan TNI dan Polri.
Pembangunan Tahap IV 2035 – 2039
Infrastruktur di bidang pendidikan dan kesehatan, serta pendukung lainnya terus difokuskan pada masa ini.
Kapasitas kelembagaan di tingkat pendidikan dan riset akan masif pada periode pembangunan IKN yang satu ini.
Infrastruktur seperti Bendungan Batu Lepek dan Selamayu akan dimulai pembangunannya guna melengkapi Sepaku Semoi.
Ke depan kita juga akan tambah dengan membangun Bendungan Batu Lepek dan Bendungan Selamayu,”ungkap Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Hal tersebut dilakukan seiring dengan bertambahnya populasi di IKN Kalimantan Timur.
Pembangunan Tahap V 2040 – 2045
Proyek IKN akan semakin memantapkan pengembangan transportasi darat, baik di IKN maupun di kota penyangganya.
Infrastruktur dasar terus ditingkatkan kapasitasnya dan diremajakan kualitasnya.
Pada masa ini, goal besar Pemerintah RI adalah ketercapaian Net Zero Emission melalui penggunaan energi baru terbarukan secara penuh.
Hingga akhirnya pengembangan ibukota akan melebar ke sektor industri yang berbasis ramah lingkungan dan berkelanjutan.
Dengan progres pembangunan tahap awal yang cukup menuai hasil positif, diharapkan linimasa pembangunan tersebut bisa tercapai dengan baik.
Sebagai informasi tambahan, total anggaran proyek IKN menelan dana sebesar Rp466 triliun.
Deputi IV Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Juri Ardiantoro ungkap rincian alokasi sumber dananya berikut.
“(Pembiayaan dari) APBN hanya sekitar Rp 89,4 triliun. Lalu KPBU dan swasta Rp 253,4 triliun, sementara BUMN serta BUMD Rp 123,2 triliun,” ungkap Juri Ardiantoro, dikutip inNalar.com dari Portal IKN.***
Rekomendasi