Terendus Korupsi Lalu Mangkrak, Proyek Bandara Paser di Kalimantan Timur Hanguskan Rp38 Miliar, Diambil Alih..
inNalar.com – Infrastruktur transportasi di Pulau Kalimantan terus dikembangkan dan salah satunya merupakan proyek bandara.
Proyek bandara Paser di Pulau Kalimantan ini terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Proyek mangkrak selama 7 tahun karena diindikasikan adanya korupsi.
Lokasi dari proyek bandara di Kalimantan Timur ini berada di Rantau Panjang, Kec. Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
Seperti nama daerahnya, proyek bandara ini kelak akan diberi nama bandara Paser bila telah rampung.
Baca Juga
Proyek Bandara Paser mulai dibangun pada tahun 2013 dan ditargetkan dapat beroperasi pada tahun 2016.
Pembangunan proyek bandara Paser ini dibangun di lahan seluas 213 hektar.
Rencananya, bandara Paser ini akan memiliki landasan pacu yang membentang sepanjang 1.800 meter.
Kehadiran bandara ini tentunya akan mendorong pengempangan ekonomi masyarakat Paser dan sekitarnya.
Selain itu, bandara ini juga akan mempermudah akses transportasi antar daerah di Pulau Kalimantan.
Baca Juga: Dijamin ‘SAMAWA’! Beginilah Cara Rasulullah Menyelesaikan Konflik Rumah Tangga Menurut Buya Yahya
Dilansir inNalar.com dari simtaru.kaltimprov.go.id, karena kasus dugaan korupsi yang terendus pada tahun 2014 silam, pembangunan proyek bandara Paser terhenti.
Kasus korupsi tersebut diperkirakan merugikan negara sebesar Rp38 miliar di mana Bandara Paser menjadi proyeknya.
Padahal, untuk pembebasan lahan saja proyek bandara Paser ini menghabiskan dana Rp420 miliar.
Baca Juga
Karena kasus korupsi yang menerpa proyek bandara paser ini, proyek ini berhenti dan mangkrak selama lebih dari 7 tahun.
Tapi, jalan terang mulai menemui proyek yang telah mangkrak bertahun-tahun ini.
Dalam rangka menunjang sarana dan prasaran transportasi Ibu Kota Negara, pembangunan proyek bandara Paser ini akan dilanjutkan.
Baca Juga: Link Pesan Tiket Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta, Dibuka Uji Coba Gratis Pada 16-30 September 2023!
Baca Juga
Proyek ini akan di ambil alih oleh pemerintah pusat dan akan dilanjutkan pada tahun 2024 mendatang.***
Rekomendasi
