

inNalar.com – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Barat, Heronimus, mengungkapkan keprihatinannya terkait salah satu proyek jalan.
Diketahui, proyek itu adalah Proyek Peningkatan Jalan Raya Sei Awan Kiri Jalan Tanjungpura senilai Rp 14 miliar yang baru-baru ini menjadi sorotan masyarakat.
Proyek ini didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Ketapang pada tahun 2019, dengan harapan bahwa peningkatan jalan ini akan memberikan manfaat nyata bagi warga di sekitarnya.
Proyek ini menjadi perbincangan hangat karena jalan tersebut sering direndam banjir, dan peningkatan yang seharusnya membantu masyarakat menjadi terhambat.
Baca Juga: Konflik Lahan di Rempang Mencekam: TNI, Polri dan BP Batam Gebuk Massa, Warga Luka Parah
Ditambah lagi, dalam pelaksanaannya, proyek ini telah menimbulkan masalah yang serius.
Menurut Heronimus, salah satu permasalahan utama proyek ini adalah perencanaan yang kurang matang.
Kabarnya, lahan yang digunakan untuk proyek ini adalah lahan gambut, yang membuat proses pembangunan tidak berjalan dengan baik.
Hasilnya, jalan yang seharusnya menjadi sarana transportasi yang lebih baik tidak berfungsi dengan optimal, dan bahkan tidak bertahan lama.
Heronimus juga menyebutkan bahwa dia mendengar kabar bahwa masyarakat di daerah tersebut, terutama di Desa Mayak dan Desa Tanjungpura, harus bergotong-royong untuk membuat jembatan atau metting (jalan darurat) sendiri.
Hal ini disebabkan karena proyek jalan yang seharusnya dilakukan oleh kontraktor tidak memenuhi harapan dan standar yang diharapkan.
Dia berharap agar pihak pelaksana atau kontraktor proyek dapat memahami tanggung jawab mereka terhadap hasil pekerjaan di lapangan.
Setidaknya, jalan tersebut harus sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) yang telah ditetapkan.
Heronimus juga menekankan pentingnya peran Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam memberikan masukan kepada pelaksana proyek dan memastikan bahwa proyek-proyek semacam ini tidak dibiarkan terbengkalai.
Heronimus juga menyoroti pentingnya pengawasan proyek oleh aparat hukum. Program-program seperti ini harus dipantau secara ketat untuk memastikan bahwa dana yang digunakan dari APBD benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
Terlebih lagi, proyek infrastruktur yang berkualitas adalah salah satu kunci perkembangan daerah.
Beberapa hari sebelumnya, proyek jalan penghubung Desa Sungai Awan Kiri-Tanjungpura yang baru saja selesai dikerjakan tidak dapat dilalui karena terendam air.
Baca Juga: Sandy Walsh Unggah Musik Koplo Saat Latihan Jelang FIFA Matchday, Marselino: Wong Jowo Rek!
Akibatnya, puluhan masyarakat dari Desa Mayak dan Desa Tanjungpura terpaksa melakukan gotong-royong untuk membuat jembatan atau metting sebagai solusi sementara.
Tindakan ini mencerminkan kekecewaan masyarakat terhadap pelaksana proyek yang tidak memenuhi harapan.
Keseluruhan permasalahan ini menunjukkan perlunya perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur yang lebih baik, serta pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah daerah.
Harapan terbesar adalah agar proyek-proyek semacam ini dapat benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkannya.***