Telan Biaya Pembangunan Rp1,8 Triliun, Bendungan di Sulawesi Utara Ini Masih Terlilit Permasalahan Lahan Padahal Telah Rampung
inNalar.com – Kementerian PUPR melalui Ditjen Sumber Daya Air telah merampungkan beberapa proyek bendungan beberapa tahun belakangan ini, salah satunya yang ada di Sulawesi Utara.
Infrastruktur tersebut dikenal oleh masyarakat dengan nama Bendungan Lolak.
Lokasinya berada di Totabuan, Kec. Lolak, Kabupaten Bolaang Mongondow, Sulawesi Utara.
Pembangunannya dimulai pada tahun 2015 dan telah rampung pada awal 2024 ini.
Selain itu, pembangunan waduk ini dibagi menjadi dua paket dimana paket pertama dikerjakan oleh PT. Pembangunan Perumahan.
Sementara itu, paket dua dikerjakan kontraktor PT. PP (Persero) Tbk – PT. Asfhri Putralora (Kerjasama Operasi/KSO).
Dilansir inNalar.com dari pu.go.id, lingkup pengerjaan paket I antara lain pekerjaan galian, pekerjaan timbunan bendungan utama, pekerjaan temporary cofferdam, pekerjaan timbunan main cofferdam, dan pekerjaan instrumentasi.
Sementara itu, lingkup pengerjaan paket II meliputi pekerjaan timbunan bendungan utama, pekerjaan bangunan pengelak, dan sebagainya.
Waduk ini memiliki luas area genangan 101 hektar sudah mulai diisi air sejak 18 Agustus 2023 lalu.
Infrastruktur berkapasitas 16,23 juta m3 ini akan memberikan banyak manfaat dan salah satunya penyediaan air irigasi untuk daerah pertanian seluas 2.214 hektare.
Manfaat lainnya yakni menjadi sumber air baku 500 liter per detik dan pembangkit listrik tenaga air dengan potensi energi sebesar 2,43 MW.
Selain itu, bendungan Lolak juga diproyeksikan menjadi pengendali banjir yang dapat mereduksi debit banjir sebesar 12 persen.
Dana yang dikucurkan oleh pemrintah untuk menyelesaikan bendungan lolak mencapai Rp1,8 triliun.
Meskipun telah rampung, nyatanya proyek bendungan ini masih terlilit permasalahan lahan.
Pembangunan Bendungan Lolak ini masih didera persoalan ganti rugi lahan yang diklaim masyarakat sekitar.
BWS Sulawesi I enggan membayar ganti rugi lahan ke penduduk yang mengklaim dengan alasan lokasi dimaksud masuk kawasan hutan.
Meskipun begitu, masalah ini tinggal menunggu rekomendasi KLHK maka akan ditindaklanjuti sesuai rekomendasi tersebut.***
Rekomendasi
