Soal Kenaikan UMP 2025, Pemerintah Pastikan Ada Kenaikan Meski Penetapan Ditunda
inNalar.com – Pada 21 November 2024, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengumumkan penundaan penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2025.
Keputusan ini menciptakan berbagai spekulasi di kalangan pekerja dan pengusaha mengenai bagaimana kebijakan upah selanjutnya akan berdampak pada kesejahteraan mereka.
Namun, meski ada penundaan, ada satu kepastian yang dapat memberikan harapan bagi para pekerja: UMP 2025 dipastikan akan mengalami kenaikan.
Baca Juga: Naik Drastis! Jumlah Pendaftar PPPK 2024 Capai 1 Juta Pelamar: Apa yang Mendorong Antusiasme Tinggi?
Pernyataan tersebut muncul dari Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Manampiar Sinaga, yang menegaskan bahwa meskipun rincian mengenai besaran kenaikan belum diumumkan, pemerintah berkomitmen untuk memberikan dampak positif melalui kebijakan tersebut.
Penundaan penetapan UMP 2025 tak lepas dari keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), yang mengharuskan pemerintah melakukan kajian ulang terhadap regulasi dan formula perhitungan upah minimum.
Keputusan ini diambil untuk mengabulkan sebagian gugatan buruh terkait Undang-Undang Cipta Kerja, yang berdampak pada sektor pengupahan di Indonesia.
Kemnaker kini tengah menyesuaikan kebijakan upah dengan ketentuan hukum terbaru, melalui penyusunan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) baru yang akan menjadi acuan dalam penetapan UMP 2025.
Dengan demikian, meskipun terjadi penundaan, langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan yang akan diterapkan tetap sah dan adil.
Pemerintah saat ini tengah menyusun regulasi baru yang diharapkan dapat memberikan kepastian dan kejelasan bagi pekerja dan pengusaha.
Baca Juga: Upah Minimum 2025 Segera Ditetapkan, Bagaimana Nasib Karyawan dengan Gaji Dibawah UMK?
Penyusunan Permenaker ini juga melibatkan berbagai pihak, termasuk serikat pekerja dan pengusaha, untuk mencapai kesepakatan yang adil dan berimbang demi kepentingan semua pihak yang terlibat.
Kenaikan UMP 2025 akan memperhatikan masukan dari berbagai stakeholder guna memastikan bahwa hasil akhirnya tidak hanya memenuhi tuntutan pekerja, tetapi juga tidak memberatkan pengusaha.
Oleh karena itu, keterlibatan berbagai pihak dalam proses ini sangat penting agar kebijakan yang dihasilkan bisa diterima oleh semua pihak.
Meskipun penetapan UMP 2025 tertunda, pemerintah memastikan bahwa pengumuman resmi terkait besaran kenaikan akan dirilis paling lambat pada Desember 2024.
Kenaikan upah ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi.
Implementasi kebijakan ini rencananya akan berlaku mulai 1 Januari 2025. Dengan demikian, pemerintah meminta kepada kepala daerah, khususnya gubernur, untuk bersabar menunggu regulasi terbaru yang akan menjadi dasar dalam penetapan UMP di masing-masing daerah.
Kenaikan UMP yang adil diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam meningkatkan daya beli masyarakat.
Di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan, seperti kenaikan tarif PPN yang mencapai 12%, kebijakan kenaikan UMP ini diharapkan dapat mengurangi beban yang dirasakan oleh pekerja serta memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil.
Kenaikan UMP yang adil dan seimbang juga diyakini dapat mendorong konsumsi domestik yang lebih tinggi, sekaligus mengurangi kesenjangan sosial antara pekerja dan pengusaha.
Pemerintah berkomitmen untuk memastikan bahwa kebijakan ini dapat diterima oleh semua pihak dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.***
Rekomendasi
