Siasat Kudeta Camdessus di Balik Pengunduran Diri Presiden Soeharto, Benarkah IMF Inginkan Orde Baru Berakhir?
inNalar.com – Belum usai perbincangan hangat mengenai Supersemar yang mengangkat Soeharto menjadi presiden, faktor penyebab di balik kejutan pengunduran diri sosoknya menambah deretan misteri.
Krisis moneter menjadi sasaran paling nyaman untuk disalahkan atas pengunduran diri Soeharto sebagai presiden RI ke-2. Namun secara spesifik, banyak mata tertuju pada IMF yang kemudian muncul dugaan adanya ‘Kudeta Camdessus’.
Kudeta Camdessus menjadi sorotan banyak pengamat usai memperhatikan jawaban Direktur Eksekutif IMF, yakni Michel Camdessus saat wawancara New York Times.
Dilansir dari buku ‘Biografi daripada Soeharto’, A. Yogaswara mengungkao bahwa Direktur IMF pun tidak menafikan bahwa pihaknya menciptakan kondisi krisis agar Soeharto berada dalam kondisi keterpaksaan untuk mundur dari jabatannya sebagai presiden.
“Kami menciptakan kondisi krisis yang memaksa Presiden Soeharto turun,” ungkapnya saat wawancara dengan New York Times.
Meski secara gamblang Direktur Eksekutif IMF menyatakan demikian, tetapi belum ada satu pun sumber yang berhasil mengulik apa motif di balik krisis moneter yang diciptakan di beberapa negara Asia seperti Thailand, Indonesia, dan Korea.
Baca Juga: Siapkan Anggaran Rp21 Miliar, Proyek Saluran Air di Jakarta Timur Ini Jadi Sarana Pencegah Banjir
Menurut arsip Bank Indonesia, krisis moneter mulai menggerogoti Indonesia sejak awal Juli 1997 dan berlangsung memburuk hingga akhir masa jabatan Presiden Soeharto.
IMF yang diharap Presiden RI ke-2 ini sebagai pihak penyelamat terakhir bagi bangsa Indonesia yang sedang mengalami krisis ekonomi sekaligus kepercayaan ternyata membuahkan kecurigaan.
Sebab, usai Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan pihak International Monetary Fund pada 31 Oktober 1997, ekonomi Indonesia merosot drastis.
Menurut penelitian yang berjudul ‘Hubungan Letter of Intent (LoI) International Monetary Fund dan Perkembangan Ekonomi Khususnya Sektor Perbankan Indonesia (1997-2006)’, Awalnya sang mantan jenderal besar ini meminta bantuan IMF dalam bentuk hanya sebagai dukungan psikologis.
Hal ini dilakukan oleh Pemerintahan Soeharto guna mengembalikan kepercayaan dunia pada RI, adapun pengajuan bantuannya dalam bentuk precautionary arrangement.
Namun ternyata dengan segala kerumitan dan carut marut situasi di Indonesia kala itu, pihak lembaha pembiayaan internasional ini mengusulkan Stand-By Arrangement (SBA).
Terjadilah penandatanganan LoI dengan kucuran bantuan tahap pertama 23 miliar dollar AS dan tahap keduanya sebesar 10 miliar dollar AS, dan ada bantuan dari Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia turut serta dalam paket bantuan IMF.
Singkatnya, paket bantuan IMF ini mendorong Indonesia untuk menetapkan kebijakan yang menimbulkan kepanikan masyarakat Indonesia yang mengakibatkan mereka ramai-ramai menarik uang mereka dari berbagai bank.
Alhasil, nilai rupiah terhadap dollar AS terjun bebas. Ditambah lagi kondisi utang luar negeri Indonesia pada akhir Desember 1997 juga kian membengkak.
Pada sisi lainnya, hutang pihak swasta sendiri juga lebih dari setengah hutang luar negeri pemerintah RI, yakni sebesar 73,96 miliar dollar AS.
Kondisi ekonomi kian memburuk hingga 7 Januari 1998 yang tadinya nilai rupiah terhadap dollar AS usai LoI pertama masih Rp5.700 dan menjelang tanda tangan bantuan IMF tahap kedua menjadi Rp11.700.
Perkembangan krisis moneter di Indonesia inilah yang membuat pihaknya tidak memiliki begitu banyak kepercayaan terhadap RI. Meski begitu, usai negosiasi antara Presiden Soeharto dan pihaknya berujung pada tanda tangan LoI kedua pada 12 Januari 1998.
Kurs Indonesia terjun lebih jauh hingga Rp17.000 per dollar AS. Presiden RI ke-2 pun menjadi tak begitu percaya pada bantuan IMF, hingga ada inisiatif dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan krisis secara mandiri.
Keputusan terakhir pemerintah itulah yang membuat pihak pemberi bantuan ini seolah ‘ngambek’ kepada Pemerintah Indonesia. Akhirnya, kredit tahap ke-2 USD 3 miliar pun ditunda selama sebulan.
Namun tak lama pada 4 April 1998, IMF kembali mengucurkan bantuan USD 1 miliar usai penandatanganan LoI ketiga.
Presiden Soeharto kemudian menerapkan kebijakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dalam kisaran 40 sampai dengan 90 persen.
Kebijakan itulah yang membuat mahasiswa dan masyarakat serentak marah dan melakukan demonstrasi di berbagai wilayah.
Kekacauan ekonomi diliputi dengan kerusuhan sosial itulah yang membuat Presiden Soeharto seolah tidak memiliki pilihan lagi, selain mundur dari jabatannya.
Dari kebijakan-kebijakan lembaga keuangan internasional inilah yang membuat banyak para pengamat kemudian terdorong untuk mendalami motif IMF saat akhir kisah jabatannya.
Kecurigaan tersebut dapat ditangkap saat momen penandatanganan LoI antara pihak IMF dan Soeharto, yaitu ketika Camdessus tertangkap kamera melipatkan tangannya seolah menunjukkan simbolisasi kemenangannya.
Pengamat Barat pun disebut lebih banyak menggunakan istilah ‘jatuhnya Soeharto’ daripada menyebutnya sebagai ‘mundurnya Soeharto’.
Baca Juga
Namun di balik teka-teki ini belum ada satu pun yang secara tegas mengungkap secara jelas misteri yang selama ini belum terpecahkan di balik krisis moneter 1998 yang terjadi di Indonesia.***
Rekomendasi