Siapkan 35 Miliar, Pemekaran Wilayah di Sumatera Selatan Akan Hasilkan 8 Kabupaten atau Kota, Daerahmu Masuk?
InNalar.com – Indonesia saat ini memang telah mengalami banyak perubahan, yang salah satunya adalah pemekaran wilayah.
Salah satu daerah yang terjadi pemekaran wilayah di Indonesia adalah Sumatera Selatan.
Adapun pemekaran wilayah yang terjadi pada Sumatera Selatan, nantinya akan menjadi Sumatera Selatan Barat.
Ditambah lagi dana yang dikeluarkan juga cukup banyak, karena menyentuh hingga Rp. 35 miliar.
Bahkan rencana pemekaran wilayah itu juga sudah disetujui oleh DPRD Sumatera Selatan serta sang Gubernur.
Baca Juga
Dilansir Innalar.com dari dprd.sumselprov.go.id, bahkan lokasi dari Ibu kota yang akan jadi provinsi Sumatera Selatan Barat itu telah ditentukan.
Daerah yang akan menjadi Ibu kota itu adalah Desa Bungamas, Kecamatan Kikim Timur.
Sedangkan untuk saat ini, provinsi Sumatera Selatan memiliki 13 kabupaten dan 4 kota.
Saat melakukan pemekaran wilayah di Sumatera Selatan, tertuang penjelasan pada Undang-undang No 23 Tahun 2014, yang menjelaskan jika syarat minimal dari pembentukan propinsi baru yaitu adalah sekurang-kurangnya terdiri dari lima kabupaten/kota.
Baca Juga: Jembatan Gantung di Kalimantan Barat Ini Diambil dari Nama Buah, Anggaran Rp 7,5 Miliar, Coba Tebak!
Berdasarkan data informasi dari dpm-ptsp.muaraenimkab.go.id, direncanakan pemekaran dari provinsi baru Sumatera Selatan Barat nantinya terdiri dari delapan Kabupaten/Kota.
Dalam rencana tersebut, daerah yang akan masuk dalam provinsi Sumatera Selatan Barat yaitu Lubuk Muaratara, Linggau, Muara, Empat Lawang, Pagar Alam, Lahat Muaraenim dan PALI.
Dalam melakukan pemekaran wilayah, tentu akan ada anggaran yang harus dikeluarkan.
Diketahui jika Pendanaan terhadap Pemekaran wilayah calon Daerah Persiapan dari pemerintah kabupaten Lahat sebanyak Rp. 10 miliar per tahun, yang dilakukan selama 3 tahun.
Baca Juga
Adapula dana yang dikeluarkan dari pemerintah provinsi Sumatera Selatan yaitu sebanyak Rp. 25 miliar pertahun, yang dilakukan selama 3 tahun sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangan.
Sekedar informasi, sebenarnya pembentukan propinsi baru tersebut sejak lama sudah mengemuka, dan juga merupakan cita-cita dari Bupati Muaraenim terdahulu. ***
Rekomendasi
