Sempat Hanya Miliki 8 Provinsi! Ini Dia Sejarah Singkat Pemekaran Daerah yang Ada di Indonesia, Simak Yuk
inNalar.com – Indonesia saat ini telah terdiri dari 38 Provinsi, sementara dulu pada mulanya Indonesia yang berdiri di tanah yang luas ini hanya memiliki 8 Provinsi.
Perkembangan terus dilakukan, yang kemudian berkembang menjadi 33 Provinsi, setelah itu 34 Provinsi, hingga kini terdiri dari 38 Provinsi.
Diantara Provinsi yang kini telah disahkan oleh pemerintah nyatanya dulu, beberapa diantaranya merupakan sebuah kabupaten.
Bahkan yang dulunya merupakan satu kabupaten lalu mengalami pemekaran menjadi beberapa kabupaten kota.
Setelahnya melakukan pemekaran lagi menjadi sebuah Provinsi yang kini melengkapi 38 Provinsi di Indonesia.
1. Provinsi Maluku Utara
Provinsi ini nyatanya dulu adalah sebuah kabupaten yakni, Kabupaten Maluku Utara di Provinsi Maluku.
Pada tahun 1990 Kabupaten Halmahera Tengah dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara, dan di tahun 1999 Kota administratif Ternate dinaikkan statusnya menjadi Kota Otonom.
Sehingga ketiga kabupaten kota tersebut dibentuk menjadi Provinsi Maluku Utara, hal ini berdasar pada UU Nomor 46 tahun 1999.
Selanjutnya di tahun 2003 Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan dan Kabupaten Kepulauan Sula dimekarkan dari Kabupaten Maluku Utara.
Serta Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Tengah.
Adapun Kabupaten Maluku Utara yang berganti nama menjadi Kabupaten Halmahera Barat.
Dilansir inNalar.com dari Mahasiswa Geografi, di tahun 2008 Kabupaten Pulau Morotai dimekarkan dari Kabupaten Halmahera Utara.
Pada tahun 2013 Kabupaten Pulau Taliabu dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Sula, sehingga saat ini provinsi Maluku Utara terdiri dari 8 Kabupaten dan 2 Kota.
2. Provinsi Kepulauan Riau
Nyatanya Provinsi Kepulauan Riau dulunya merupakan sebuah Kabupaten yakni Kabupaten Kepulauan Riau di provinsi Riau.
Di tahun 1999 Kabupaten Karimun, Kabupaten natuna dan Kota Batam dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Riau.
Pada tahun 2001 kota administratif Tanjungpinang dinaikkan statusnya menjadi Kota Otonom.
Kemudian kelima kabupaten kota tersebut dibentuk menjadi sebuah provinsi Kepulauan Riau dengan undang-undang nomor 25 tahun 2002.
Selanjutnya di tahun 2003 kabupaten Lingga dimekarkan dari Kabupaten Kepulauan Riau dan di tahun 2006 Kabupaten Kepulauan Riau berganti nama menjadi Kabupaten Bintan,
Pada tahun 2008 Kabupaten Kepulauan Anambas dimekarkan dari kabupaten Natuna, sehingga saat ini Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari satu kabupaten dan 2 Kota.
3. Provinsi Kalimantan Utara
Nyatanya Provinsi Kalimantan Utara dunia merupakan sebuah Kabupaten yakni Kabupaten Bulungan di Provinsi Kalimantan Timur.
Pada tahun 1997 Kota administratif Tarakan dinaikkan statusnya menjadi Kota Otonom.
Lalu, pada tahun 1999 kabupaten Malinau dan Kabupaten Nunukan dimekarkan dari Kabupaten Bulungan dan di tahun 2007 Kabupaten Tanah Tidung dimekarkan dari Kabupaten Bulungan.
Kelima kabupaten tersebut kemudian dibentuk menjadi sebuah Provinsi Kalimantan Utara.
Hal ini tercantum dan berdasar pada undang-undang nomor 20 tahun 2012, dan sampai saat ini Kalimantan Utara masih terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 kota.
4. Provinsi Papua Selatan
Provinsi Papua Selatan merupakan sebuah Kabupaten yakni Kabupaten Merauke di Provinsi Irian Jaya.
Pada tahun 2002 Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Maapi dan Kabupaten Asmat dimekarkan dari Kabupaten Merauke.
Keempat Kabupaten tersebut dibentuk menjadi provinsi Papua Selatan, berdasar pada undang-undang Nomor 14 Tahun 2022.
Baca Juga
5. Provinsi Papua Pegunungan
Provinsi Papua pegunungan dulunya merupakan sebuah Kabupaten yakni Kabupaten Jayawijaya di Provinsi Irian Jaya.
Pada tahun 2002 Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara dimekarkan dari kabupaten Jayawijaya.
Selanjutnya, pada tahun 2008 Kabupaten Mamberamo Tengah, Kabupaten Yerimmu, Kabupaten Lani Jaya dan kabupaten duga dimekarkan dari Kabupaten Jayawijaya.
Ke delapan kabupaten tersebut kemudian dibentuk menjadi sebuah Provinsi Papua Pegunungan, berdasar pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2022.***
Rekomendasi