

inNalar.com – Pada awal masa kemerdekaan Indonesia, situasi tidak sekondusif sekarang. Karena baru saja lepas dari penjajahan, kondisi Indonesia, baik politik maupun keamanannya masih terbilang lemah.
Sebagai contoh kelemahan Indonesia di bidang politik pada awal masa kemerdekaan adalah saat kejatuhan Kabinet Amir Syarifuddin terjadi.
Melansir buku Biografi Daripada Soeharto, ditunjuknya Amir Syarifuddin menjadi Perdana Menteri Indonesia terjadi di waktu yang hampir bersamaan dengan Belanda melakukan Agresi Militer I ke Kota Yogyakarta.
Agresi militer yang dilakukan Belanda secara mendadak ini mendapat reaksi keras dari dunia internasional.
Oleh karena itu, PBB mengusulkan untuk diadakannya pertemuan antara pihak Indonesia dan Belanda serta melakukan gencatan senjata.
Soeharto, yang saat itu masuk ke jajaran TNI, memerintahkan pasukannya untuk menahan tembakan sembari menunggu hasil perundingan.
Baca Juga: Jauh Berbeda dengan Soekarno, Ternyata Ini Alasan Soeharto Tidak Mau Kenakan Atribut Lengkap
Perundingan antara Belanda dan Indonesia ini dilakukan di atas kapal perang milik Amerika yang bernama ‘Renville’.
Perundingan inilah yang saat ini dikenal sebagai Perjanjian Renville. Adapun Perjanjian Renville dilakukan pada 8 Desember 1947 hingga 17 Januari 1948.
Adapun hasil dari perundingan ini dampaknya terasa sangat jelas bagi masyarakat Indonesia.
Baca Juga: Membongkar Kisah Kabinet Ampera yang Didominasi Kalangan Militer, Soeharto Jadi Dalang Utama?
Wilayah kekuasaan RI menyempit, warga yang setia dengan Indonesia harus pindah ke tempat yang lebih kecil.
Karena membludaknya pendatang baru yang masuk, Kota Yogyakarta pun menjadi sangat padat.
Tidak cukup ruang untuk tidur membuat beberapa rakyat Indonesia harus tidur di gerbong kereta api.
Rumah-rumah warga, sekolah, asrama, bahkan gudang penuh dengan pendatang yang datang untuk mengungsi.
“Kami harus menyediakan atap untuk berteduh dan ruangan untuk berbaring ,” kata Soeharto dalam buku Biografi Daripada Soeharto.
Akibat dari kejadian ini, kekecewaan rakyat semakin bertambah. Kekacauan semakin terasa setelah program “Re-Ra” atau Rekonstruksi-Rasionalisasi cetusan Amir Syarifuddin dilakukan.
Banyak anggota tinggi militer yang diturunkan pangkatnya akibat kebijakan ini. Lalu, datangnya Divisi Siliwangi ke Jawa Tengah setelah diusir Belanda dari Jawa Barat juga dikhawatirkan dapat menambah bibit permusuhan antar divisi.
Karena kekecewaan yang terus memuncak, Kabinet Amir Syarifuddin akhirnya dibubarkan dan diganti dengan Kabinet Hatta.
Lalu, apakah kekacauan berhenti dengan pergantian kabinet ini? Tentu tidak.
Kekacauan justru bertambah parah saat Amir Syarifuddin, pencetus program “Re-Ra”, bersuara paling lantang akan ketidaksetujuannya dengan program yang dia ciptakan.
Terlebih lagi Amir Syarifuddin mengumumkan ke khalayak ramai bahwa dia adalah seorang komunis dan bergabung dengan Muso.
Tidak hanya itu, juga terjadi penculikan serta penembakan terhadap tokoh militer, politik, dan rakyat biasa.
Melihat kondisi politik Indonesia yang sangat kacau ini, Soeharto mengungkapkan jika dia tidak berselera untuk ikut-ikutan.
Soeharto lebih memilih untuk bersikap netral dan menjadi pengamat.
“Saya, sebagai perwira muda saat itu, sadar tidak akan melibatkan diri ke dalam politik,” ungkapnya seperti dikutip dari buku Biografi Daripada Soeharto.***