Rencana Pemekaran Wilayah di Jawa Barat Terkendala! Ternyata Penyebabnya karena…

inNalar.com – Pemekaran wilayah pada Jawa Barat merupakan sebuah kebutuhan bagi penduduk yang bertambah pesat.

Adanya kewenangan dan aturan menjadi penyebab pemekaran wilayah di Jawa Barat terkendala.

Seperti halnya moratorium pemekaran wilayah yang masih berlaku sehingga berdampak sulit untuk merealisasikan adanya daerah otonom baru (DOB) seperti kabupaten/kota baru di Jawa Barat.

Baca Juga: Tegal Padi Seluas 2.400 di Jatim Diubah Jadi Bandara Megah, Hajatkan 1.800.000 Ton Pasir Demi Proyeknya?

Kapasitas penduduk yang makin tinggi juga harus sejalan dengan pelayan publik yang semakin baik dan mudah dijangkau oleh semua penduduk.

Dengan akan terwujudnya pemekaran wilayah di Jawa Barat ini, masih terhalang moratorium yang belum di cabut oleh pemerintahan pusat.

Dilansir dari dprd.jabarprov.go.id, Jawa Barat sudah mempersiapkan syarat teknis pembentukan daerah otonom baru (DOB).

Baca Juga: Dekat dari Bandara Juanda, Hotel di Surabaya Jawa Timur Ini Bikin Anti Telat Kejar Penerbangan

Seperti halnya pada potensi daerah yang meliputi perbandingan jumlah penduduk dengan adanya lembaga pendidikan, layanan kesehatan, lembaga keuangan, akses listrik dan jumlah pekerja pada suatu wilayah.

Keberadaan DOB juga bisa meningkatkan partisipasi masyarakat dan juga melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan.

Sehingga masyarakat juga berperan penting dalam proses pembangunan pemekaran wilayah.

Baca Juga: Siapa Sangka? Ternyata Aceh Baru Jadi Provinsi Tahun 1949 Karena Hasil Pemekaran Wilayah dari…

Pembangunan pemekaran wilayah juga harus di dukung dengan investasi dana yang cukup tinggi nilainya.

Sebab nantinya akan ada pembangunan infrastruktur, jalan raya dan lainnya pada wilayah tersebut.

Hal tersebut juga harus mendapat dukungan dari pemerintah setempat agar bisa memenuhi kebutuhan dana pemekaran wilayah.

Pembentukan DOB juga memberikan kesan negatif kepada masyarakat.

Bisa terjadinya masalah konflik antar masyarakat setempat dengan pemerintahan.

Serta juga bisa menimbulkan konflik klasik yang berkaitan dengan batas wilayah.***

 

Rekomendasi