PUPR Cairkan Rp696 Miliar Buntut Masalah Proyek Air Minum di Indonesia: 6,2 Juta Rumah Belum Terima Manfaat
inNalar.com – Presiden Indonesia Joko Widodo pada tahun 2024 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No. 1 Tahun 2024 mengenai Percepatan Penyediaan Air Minum dan Layanan Pengelolaan Air Limbah Domestik telah dikeluarkan untuk mengatasi masalah penanganan proyek air minum yang dihadapi Kementerian PUPR.
Proyek air minum 10 juta sambungan ke seluruh Indonesia ini diketahui telah dilaksanakan dalam jangka waktu 2020 sampai 2024.
Proyek ini telah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk tahun 2020 – 2024.
Pengerjaan akan dilaksanakan oleh Kementerian PUPR dengan mendorong fasilitas infrastruktur dan mengurangi masalah terkait Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM).
Proyek air minum ini nantinya akan dialirkan melalui pipa-pipa yang sudah dipasang sesuai data yang ada yaitu 10 juta rumah di Indonesia dengan fokus kepada rumah yang mengalami stunting tinggi.
Anggaran yang dipatok untuk pengembangan infrastruktur ini sebesar Rp 123,4 triliun, tetapi hal tersebut tidaklah bisa dilakukan oleh pemerintah.
Pasalnya, porsi dari penggunaan APBN dalam jangka waktu 2020-2024 hanya bisa membiayai sebanyak 17 persennya saja atau dengan hitungan lain sebanding dengan Rp21 triliun.
Sedangkan anggaran dana dari APBD hanya bisa menampung sebanyak 13 persen, lebih sedikit dari APBN, dengan nilai Rp 15,6 triliun.
Sementara kekurangan yang masih ada, sekitar Rp 86,8 triliun akan diambil dari kerjasama antara Kementerian PUPR dengan tendor untuk melakukan pelelangan dengan harga tersebut, sehingga terpenuhilah 70 persen kekurangnya.
Baca Juga: Berkat Dana Rp 27 Miliar, Stadion Kebanggaan Samarinda Bakal Jadi Kandang Mewah Borneo FC
Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha merupakan salah satu cara agar meminimalisir pengeluaran dengan besar namun tetap memiliki kualitas yang baik.
Sayangnya hal buruk menimpa program yang dirancang Kementerian PUPR ini, karena mereka mendapatkan masalah terkait jumlah pemasangannya.
Seharusnya pada tahun 2023 program ini sudah mencapai bagian akhir namun, kenyataan di lapangan hanya bisa mengairi 3,8 juta rumah.
Baca Juga: Armada Transjakarta Mengganda 3 Kali Lipat! Bepergian dengan Bus Listrik di Jakarta Makin Sat Set
Dengan total rumah yang harus dialiri adalah 10 juta rumah, adanya gap sebesar 6,2 juta, pemerintah akan mencoba atasi masalah proyek air minum tersebut dengan tidak membangun bangunan air baku.
Namun, pada akhir 2023 Presiden Jokowi akhirnya mengeluarkan inpres yang ditujukan kepada Menteri PUPR terkait proyek air minum ini.
Imbas dari keputusan ini, instansi pemerintah tersebut mengajukan alokasi dana sebesar Rp3 triliun untuk menyelesaikan proyek sampai selesai.
Sebenarnya pembangunan infrastruktur mengenai air minum sudah dibangun oleh pemerintah pusat, tetapi masih belum dioptimalkan sebaik mungkin.
Hal ini dikarenakan belum adanya sambungan rumah, sedangkan sambungan rumah tersebut dibangun oleh pemerindah daerah.
Akhirnya pada tahun ini Menteri Keuangan telah mengalokasikan beberapa dana utuk keberlanjutan proyek air minum untuk perumahan.
Sayangnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawatii hanya menggelontorkan dana sebesar Rp296 miliar.
Dalam rapat pembahasan anggaran, mereka hanya menadapatkan uang senilai Rp 696 miliar saja, hal ini sudah disepakati dalam rapat kerja bersama komisi V.
Direncanakan Proyek air minum dari pemerintah akan menggunakan fasilitas Instalasi Pengolahan Air (IPA) untuk pengairan ke rumah warga.
Hal yang masih menjadi masalah sampai saat ini adalah masyarakat Indonesia baru mendapatkan 91,8 persen akses terhadap air minum layak dan 11,8 persen akses ke air minum aman baru.
Secara keseluruhan proyek ini akan menelan anggaran Rp 16 Triliun, tetapi ada kendala masalah yang dialami oleh Kementerian PUPR sehingga belum bisa mengakomodasi air untuk perumahan sampai sekarang.***(Wahyu Adji Nugraha)
Rekomendasi
