Punya 24 Hektar Tanah, Bupati Kabupaten Miskin di Sumatera Utara Ini Jadi Kepala Daerah Terkaya, Asetnya Miliaran


inNalar.com
– Gus Irawan Pasaribu resmi menjabat sebagai Bupati Tapanuli Selatan periode 2025–2030, dan namanya langsung menarik perhatian publik.

Bukan semata karena jabatan barunya, melainkan karena harta kekayaannya yang tergolong fantastis untuk seorang kepala daerah.

Mengacu Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diunggah melalui situs resmi e-LHKPN KPK, Gus Irawan Pasaribu tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp49.971.646.500 per 31 Desember 2024.

Baca Juga: Meski Terima Hibah Rp 1,3 Miliar, Wali Kota Batu Nurochman Masih Jadi Kepala Daerah Termiskin di Jawa Timur

Laporan tersebut disampaikan pada 18 Januari 2025 sebagai laporan khusus awal menjabat, dan telah berstatus verifikasi administrasi lengkap oleh KPK.

Sebagian besar kekayaannya, berasal dari kepemilikan 48 unit tanah dan bangunan yang tersebar di Medan, Padang Sidempuan, Tapanuli Selatan, Deli Serdang, Mandailing Natal, dan Jakarta Pusat.

Jika diakumulasikan, total luas seluruh aset tanahnya mencapai kurang lebih 24 hektar, menjadikannya salah satu kepala daerah dengan kepemilikan tanah pribadi terbesar di Sumatera Utara.

Baca Juga: Bupati Termiskin di NTT Ini Ternyata Punya Kapal Seharga Rp 1 Miliar dan 9 Mobil: Namanya Adalah…

Beberapa properti bernilai tinggi di antaranya adalah tanah dan bangunan seluas 2000 m² di Kota Medan senilai Rp5,28 miliar, lalu aset tanah & bangunan seluas 1974 m² di Medan senilai Rp1,84 miliar.

Tak hanya itu, ia juga memiliki properti di Jakarta Pusat seluas 218 m² yang dilaporkan memiliki nilai fantastis mencapai Rp4 miliar.

Sementara itu, koleksi kendaraan mewahnya tercatat senilai Rp3,26 miliar, termasuk Lexus LX 570 tahun 2013 senilai Rp1,3 miliar, serta dua unit Toyota Alphard, dan satu unit Toyota Fortuner. Ia juga tercatat memiliki dua unit sepeda motor, termasuk satu yang diperoleh melalui hibah.

Baca Juga: Satu-Satunya Kepala Daerah Perempuan Terkaya di Jawa Tengah, Aset Tanah Lilis Nuryani 5,9 Hektar-Kekayaan Rp 138 Miliar

Aset lain dalam bentuk harta bergerak senilai Rp1,39 miliar serta surat berharga senilai Rp112 juta, melengkapi daftar kekayaannya.

Namun yang paling mencolok adalah nilai kas dan setara kas yang meningkat drastis dari Rp2,15 miliar di tahun 2023 menjadi Rp4,79 miliar di tahun 2024, naik sebesar 122% dalam satu tahun terakhir.

Secara total, kekayaan Gus Irawan naik sebesar Rp1,38 miliar (atau sekitar 2,85%) dibanding tahun 2023. Tidak tercatat adanya utang dalam laporan tersebut, memperkuat kesan bahwa seluruh harta yang dimilikinya bersih dari beban finansial.

Angka kekayaan itu membuatnya sebagai Bupati terkaya di Sumatera Utara saat ini. Gus Irawan mengungguli Bupati Karo, Antonius Ginting, yang berada di posisi kedua dengan kekayaan Rp47 miliar serta Bupati Padang Lawas, Putra Mahkota Alam di posisi ketiga dengan kekayaan Rp30 miliar.

Mengutip laman fraksigerindra.id, Gus Irawan Pasaribu diketahui sempat menjabat sebagai Direktur Utama PT Bank Sumut sejak tahun 2000, setelah meniti karier dari posisi awal sebagai pegawai biro personalia.

Dalam waktu kurang dari satu dekade (1990–2000), ia mencapai puncak kepemimpinan di usia 36 tahun, pencapaian yang menegaskan reputasinya sebagai sosok muda yang disegani di dunia perbankan daerah.

Kemudian, pria kelahiran 1964 ini mulai memasuki dunia politik dan terpilih sebagai Anggota DPR-RI periode 2014–2019 mewakili Partai Gerindra dari Dapil Sumatera Utara II.

Dalam periode tersebut, Gus Irawan juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, yang membidangi sektor keuangan, perencanaan pembangunan, dan perbankan.

Puncaknya, Gus Irawan Pasaribu resmi ditetapkan sebagai Bupati Tapanuli Selatan periode 2025–2030 setelah meraih 97.004 suara atau 61,07 persen dalam Pilkada Tapsel 2024, sebagaimana diumumkan dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Tapsel pada Kamis, 9 Januari 2025.

Berdasarkan data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, Kabupaten Tapanuli Selatan masih termasuk dalam kategori daerah miskin, meskipun tren penurunan angka kemiskinannya terus berlanjut dalam satu dekade terakhir.

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Tapanuli Selatan mencapai 6,92 persen atau sekitar 19.900 jiwa, sehingga jadi salah satu daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di wilayah Tapanuli Bagian Selatan (Tabagsel).

Penurunan kemiskinan dalam setahun terakhir hanya sebesar 0,09 persen poin, dari 7,01 persen pada Maret 2023. Jumlah penduduk miskin juga hanya berkurang sekitar 190 orang dari tahun sebelumnya.

Laju penurunan yang tergolong lambat ini mengindikasikan bahwa persoalan kemiskinan di Tapanuli Selatan bersifat struktural dan memerlukan pendekatan pembangunan yang lebih menyeluruh serta berkelanjutan.

Di sisi lain, garis kemiskinan (GK) yakni batas minimum kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang digunakan sebagai penentu status miskin mengalami kenaikan signifikan.

Pada Maret 2024, GK di Tapanuli Selatan tercatat sebesar Rp 512.480 per kapita per bulan, naik 6,58 persen dari tahun sebelumnya yang berada di angka Rp 480.834.

Kenaikan tersebut mencerminkan tingginya tekanan ekonomi terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Meski demikian, terdapat sejumlah indikator yang menunjukkan perbaikan dalam kualitas hidup masyarakat miskin di Tapsel. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) turun dari 0,92 menjadi 0,57, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) menurun dari 0,18 menjadi 0,08.

Kedua indikator ini menunjukkan bahwa pengeluaran rata-rata penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan dan tingkat ketimpangan antar kelompok miskin turut menurun.

Secara regional, posisi Tapanuli Selatan dalam peta kemiskinan Tabagsel masih belum menggembirakan.

Dari lima daerah di kawasan Tabagsel, Tapanuli Selatan menempati peringkat keempat dengan angka 6,92 persen. Hanya Kota Padangsidimpuan yang mencatat angka lebih rendah, yakni 6,23 persen.

Tiga kabupaten lainnya; Padang Lawas Utara (8,97 persen), Mandailing Natal (8,69 persen), dan Padang Lawas (7,87 persen) mencatat tingkat kemiskinan yang lebih tinggi.

Meski angka 6,92 persen sudah berada dalam kisaran target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yakni 6,0–7,0 persen, capaian tersebut belum dapat sepenuhnya dikatakan memadai.

Hal ini mengingat masih tingginya jumlah penduduk miskin secara absolut dan lambatnya penurunan kemiskinan dalam jangka pendek. (Padma Malikahani)

Rekomendasi
REKOMENDASI UNTUK ANDA [Tutup]