Proyek Reklamasi Seluas 12 Hektare ini Diramal Akan Mengatasi Banjir Rob di Makassar

inNalar.com – Pemerintah makin gencar mengincar spot di Indonesia untuk menjalankan proyek strategis untuk kesejahteraan masyarakat.

Salah satu daerah yang menjadi sasaran untuk dijadikan proyek strategis adalah proyek reklamasi di Center Point of Indonesia (CPI).

Dengan Potensi investasi hingga 3,5 triliun rupiah, salah satu megaproyek CPI dirancang untuk menciptakan kawasan ekonomi baru di pesisir pantai.

Baca Juga: Festival Ekstrem di Inggris Ini Bikin Orang Rela Berguling dari atas Bukit Demi Sebongkah Keju Seberat 4kg

Diatas lahan seluas 12,11 hektare ini bertujuan untuk mendukung ekonomi lokal dan menjadi daya tarik wiisata.

Proyek ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bekerja sama dengan PT Yasmin Bumi Asri.

Selain untuk kepentingan ekonomi, reklamasi dianggap menjadi solusi dalam mengatasi banjir rob di pesisir makassar.

Baca Juga: Telan Anggaran Rp164,1 Triliun, Prabowo Bakal Bangun Tanggul Raksasa di Sepanjang Pesisir Utara Pulau Jawa

Menurut pakar kelautan dan kelautan Universitas Diponogoro, Denny Nugroho Sugianto, bahwa reklamasi dapat membantu mengembalikan garis pantai.

Naiknya muka air laut 10 milimeter pertahun dan Kondisi topografi rendah Makassar membuat ketinggiannya hampir sama dengan permukaan laut.

Aspek lain yang merupakan menjadi penyebab banjir rob adalah curah hujan yang ekstrem, buruknya drainase, dan aliran sungai yang besar.

Baca Juga: Berkat Pembangunan Jalan Tol di Jawa Timur, Situs Bersejarah Era Majapahit Berhasil Ditemukan

Sungai tersebut seperti Tallo dan Jeneberang yang melintasi kota menuju daerah pesisir yang rentan.

Sehingga solusi ini merupakan hal yang paling relevan untuk mengatasi banjir rob dan menahan naiknya garis pantai.

Pemerintah mengadakan diskusi bersama pakar, LSM, dan pihal lain dalam mengevaluasi reklamasi sebagai solusi dari banjir rob.

Aktivis lingkungan seperti Walhi Sulawesi Selatan, mendukung langkah ini tetapi dengan terbatas dan fokus hanya pada pengendalian banjir.

Tujuan penghijauan juga hal yang didukung oleh walhi. Sedangkan akan menolak jika tujuannya adalah untuk pemngembangan komersial.

Daerah pesisir di Makassar yang paling rentan terkena banjir rob adalah Daerah Aliran Sungai (DAS) Tallo dan Jeneberang.

Kawasan ini berada di ketinggian 0-5 meter di atas permukaan laut, berdampak rawan banjir jika hujan besar turun atau kenaikan air laut.

Berbagai langkah telah diambil seperti membangun bendungan Bili-Bili di sungai Jeneberang, dengan kapasitas 375 juta meter kubik.

Selain itu retensi Nipa-Nipa dan waduk Pampang di DAS Tallo. Ketiganya berperan penting dalam mengontrol aliran air dan menampung air selama musim hujan.

Reklamasi juga salah satu solusi dalam menangani banjir rob, tetapi hanya untuk tujuan penanganan banjir dan penghijauan.

Jika tujuannya untuk pengembangan bisnis maka akan ditolak karena berpotensi merusak lingkungan. Sehingga diperlukan yang sesuai Analisis Mengenai Dampang Lingkungan (AMDAL).

Maka para aktivis cukup fokus dan mengkritik proyek besar pemerintah, seperti CPI dan New Port Makassar.

Dianggap reklamasi tersebut bukan hanya fokus kepada penanganan banjir dan penghijauan tetapi juga bertujuan dalam pengembangan bisnis dan komersial.

Apalagi proyek ini mengambil pasir dari kawasan pesisir Takalar dan pulau-pulau di sekitarnya.

Pro dan kontra didalam masyarakat, aktivis, dan pemerintah masih menjadi perbincangan hingga sekarang.***

 

Rekomendasi