

inNalar.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diusulkan oleh Prabowo Subianto, presiden terpilih Indonesia, kini sedang dalam tahap persiapan.
Program ini menjadi salah satu fokus Prabowo dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan target menjangkau 82,9 juta penerima, program ini bertujuan untuk menyediakan makanan bergizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui.
Baca Juga: Pajak PPN Tahun 2025 Akan Naik 12 Persen: Jadi Paling Tinggi se-Asean
Namun, pelaksanaan program ini tentu saja tidak lepas dari tantangan besar terkait anggaran dan dampak ekonomi yang mungkin ditimbulkan nantinya.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa program MBG memerlukan anggaran sebesar Rp 800 miliar per harinya.
Maka jika program ini berjalan penuh, total anggaran yang dibutuhkan diperkirakan mencapai Rp 400 triliun.
Baca Juga: Inilah Ciri-Ciri Honorer yang Dipastikan Lulus Seleksi PPPK 2024
Angka ini sangat signifikan dan dapat berpengaruh terhadap defisit APBN.
Yang apabila diproyeksikan mencapai 3,34% dari PDB pada tahun 2029 jika tidak dikelola dengan baik.
Hal ini jelas melanggar batas aman defisit yang ditetapkan oleh undang-undang, yaitu 3% dari PDB.
Baca Juga: Nasib Tenaga Honorer yang TMS Masih Diberi Kesempatan Ini oleh Menpan RB, Buruan Cek!
Dari total anggaran tersebut, sekitar 75% atau Rp 1,2 triliun setiap hari akan digunakan untuk belanja bahan pangan dari sektor pertanian.
Program Makan Bergizi Gratis ini diharapkan dapat merangsang peredaran uang di masyarakat.
Terutama di daerah pedesaan yang selama ini mengalami kurangnya likuiditas pada sektor tersebut.
Pihak pemerintah menekankan bahwa program ini bukan hanya soal memberikan makanan gratis, tetapi juga berfungsi sebagai investasi untuk sumber daya manusia masa depan.
Namun, adanya pemotongan anggaran pendidikan nasional hampir 10% setara dengan Rp 71 triliun untuk mendanai Program Makan Bergizi Gratis ini.
Dapat secara langsung mempengaruhi dan mengganggu kualitas pendidikan yang ada di Indonesia.
Yang di mana berpotensi menyebabkan kerugian ekonomi di sektor pendidikan hingga Rp 27,03 triliun dan kehilangan hingga 723 ribu posisi kerja di sektor pendidikan.
Tak hanya itu tanpa peningkatan pendapatan negara yang efektif, beban tambahan untuk mendanai program MBG dapat memperlebar defisit anggaran yang sudah ada.
Karena rasio pajak Indonesia saat ini diproyeksikan hanya mencapai 10,09% pada APBN 2025, jauh dari target ambisius sebesar 23% pada tahun 2029.
Sehingga pemerintah perlu mempertimbangkan sumber pendanaan alternatif serta strategi fiskal yang lebih kreatif agar tidak membebani keuangan negara lebih lanjut.
Meskipun Program Makan Bergizi Gratis yang di gagas Prabowo ini memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi angka stunting.
Tapi di sisi lain juga berdampak ekonomi dan konsekuensi defisit APBN yang ditimbulkan sangat signifikan.***