PNS di Kemenkumham Makin Kaya, Pemeriksa Merek Ahli Kena Imbas Kenaikan Gaji 8 Persen, Per Bulan Terima…

8 Desember 2023, Pukul 14:28 WIB Penulis: Ralda Maya Runita

inNalar.com – Pemeriksa Merek Ahli di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga akan merasakan kenaikan gaji pada tahun 2024 nanti.

Pasalnya, Pemeriksa Merek Ahli di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) juga merupakan PNS.

Hal ini tertulis dalam persyaratan untuk dapat bergabung ke dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 11 Tahun 2014 dan Nomor 10 Tahun 2014.

Pada Pasal 13 Ayat 1 disebutkan jika syarat minimal untuk menjabat posisi ini adalah memiliki ijazah S1 dan menduduki pangkat paling rendah Penata Muda atau golongan IIIa.

Setelah memenuhi persyaratan, para calon PNS yang lolos ke dalam formasi Jabatan Pemeriksa Merek akan diangkat menjadi PNS dan kemudian diangkat dalam Jabatan Fungsional Pemeriksa Merek.

Baca Juga

Karier 6 Artis Indonesia Hancur Gegara Medsos, Bangkrut & Diburu Polisi

Oleh karena itu, karena jabatannya juga termasuk ke dalam Pegawai Negeri Sipil, maka, para pemegang jabatan ini pun juga akan merasakan kenaikan penghasilan pada tahun 2024 nanti.

Pemeriksa Merek Ahli di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM ini memiliki empat jenjang jabatan dengan Pemeriksa Merek Ahli Pertama yang terendah dan Pemeriksa Merek Ahli Utama yang tertinggi.

Selain itu, masing-masing jenjang jabatan di atas termasuk ke golongan Pegawai Negeri Sipil yang berbeda-beda.

Pemeriksa Merek Ahli Pertama termasuk ke golongan IIIa dan IIIb, Pemeriksa Merek Ahli Muda golongan IIIc dan IIId, serta Pemeriksa Merek Ahli Madya golongan IVa hingga IVc.

Baca Juga

8 Bayi Terunik di Dunia, Kamu Tidak Akan Percaya

Kemudian, yang terakhir adalah Pemeriksa Merek Ahli Utama yang termasuk ke golongan IVd dan IVe.

Penghasilan pokok dari Pegawai Negeri Sipil yang menjabat jabatan ini sebelumnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019.

Akan tetapi, karena pada tahun 2024 akan terjadi kenaikan gaji, PP Nomor 15 Tahun 2019 akan diubah dan diganti dengan peraturan baru.

Namun, hingga artikel ini diterbitkan, masih belum ada peraturan baru yang mengatur tentang nominal penghasilan pokok Pegawai Negeri Sipil setelah naik 8%.

Baca Juga