PKS Tolak Pemerintah Impor Beras untuk Pemenuhan CBP, Selain Merugikan Petani dalam Negeri Inilah Alasannya
inNalar.com- Fraksi PKS di DPR RI mengkritik pengadaan beras untuk pemenuhan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dilakukan oleh Pemerintah dengan cara impor.
Dilansir inNalar.com dari akun Instagram @syaikhu_ahmad_ pada Kamis (12/01/2023), kritik tersebut disampaikan oleh H. Slamet, Anggota Legislatif FPKS dalam Rapat Paripurna Perdana DPR Tahun 2023, Selasa (10/01).
Pada rapat tersebut, H. Slamet menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah tengah melakukan pengadaan beras sebanyak 500.000 ton untuk memenuhi stok CBP.
Namun sayangnya, pengadaan beras tersebut justru berasal dari impor bukan dari penyerapan beras petani dalam negeri.
Hal itu dinilai sebagai sebuah ironi karena di saat bersamaan stok beras nasional justru sedang surplus sebesar 1,7 juta ton berdasarkan data dari Kementan dan BPS.
Anggota DPR dari Fraksi PKS itu menyampaikan bahwa penyebab diambilnya kebijakan impor beras untuk CBP adalah lemahnya tata kelola beras nasional.
Di mana saat panen raya bulan Februari hingga April penyerapan Bulog yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah untuk mengisi CBP sangat rendah hanya 233.240 ton.
Sementara itu, produksi beras petani dari bulan Februari sampai April 2022 sebesar 12,82 juta ton. Artinya produksi beras dalam negeri cukup untuk pemenuhan CBP.
Terkait dengan pemenuhan CBP yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara impor beras, H. Slamet menyampaikan empat hal yaitu:
- PKS menolak dengan tegas impor beras dengan alasan pemenuhan stok CBP karena stok beras nasional saat ini sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional;
- PKS menolak pemerintah impor beras karena merugikan petani dalam negeri;
- PKS meminta Pemerintah melalui Perum Bulog untuk memaksimalkan penyerapan beras dari petani untuk kebutuhan CBP dengan harga yang layak khususnya pada musim panen raya sehingga tidak ada alasan lagi kekurangan stok di akhir tahun;
Baca Juga: Prediksi Fulham vs Chelsea di Liga Inggris Dini Hari Nanti: Susunan Pemain dan Kabar Terbaru Tim
- Terkait dengan kondisi harga beras yang masih tinggi padahal sudah dilakukan impor beras maka pemerintah harus berani melakukan audit stok gudang dari perusahaan-perusahaan besar untuk mencegah terjadinya penimbunan dan mempengaruhi harga beras nasional.
Sementara itu sebagai informasi tambahan, PKS atau Partai Keadilan Sejahtera merupakan salah satu dari delapan partai politik yang menolak wacana sistem Pemilu Proporsional Tertutup.
Adapun Presiden PKS adalah Ahmad Syaikhu. Partai ini berdiri pada 20 Juli 1998 di Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta.***
Rekomendasi
