Perdana Menteri Israel Netanyahu Tolak Pembentukan Negara Palestina Sepihak setelah Seruan Biden
inNalar.com – Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menolak semua rencana pengakuan sepihak.
Hal tersebut diungkapkan oleh Netanyahu setelah ia berbicara dengan Presiden AS Joe Biden.
Netanyahu mengungkapkan bahwa Israel langsung menolak perintah Internasional mengenai perjanjian permanen dengan Palestina.
Penolakan tersebut dikarenakan pengaturan seperti itu hanya akan dicapai melalui negosiasi langsung antar pihak tanpa prasyarat.
Israel akan terus menentang pengakuan sepihak atas negara Palestina.
Pengakuan seperti itu setelah pembantaian 7 Oktober akan memberikan dampak besar terhadap terorisme yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Baca Juga: Peras Anggaran Senilai Rp1,1 Miliar, Proyek Bendungan di Aceh Ini Gusur 200 KK, Bagaimana Nasibnya?
Selain itu juga akan mencegah penyelesaian perdamaian di masa depan.
Sejauh ini terdapat rencana AS dengan sekutu Arabnya untuk memajukan resolusi dua negara terhadap konflik tersebut.
Hal tersebut akan digunakan sebagai bagian dari pengaturan regional yang lebih besar yang akan melibatkan gencatan senjata di Gaza dan normalisasi Saudi dengan Israel.
Dilansir inNalar.com dari jpost.com, sejumlah negara Eropa juga mempertimbangkan pengakuan sepihak sebagai negara Palestina sehubungan dengan perang Israel-Hamas.
Dengan begitu, Netanyahu telah menolak status negara Palestina secara penuh.
Israel mendukung pemerintahan Palestina yang otonom di wilayah di luar kedaulatan Israel tetapi berada di bawah kendali keamanan IDF.
Sementara itu, hamas bersikeras bahwa kesepakatan apa pun harus mencakup gencatan senjata permanen dan penarikan penuh pasukan IDF dari Gaza.
Namun, AS berpendapat bahwa masih ada fleksibilitas lain, seperti dalam hal tuntutan pembebasan teroris Palestina.
AS juga telah meminta Israel untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan peningkatan bantuan kemanusiaan mencapai Gaza.
Selain itu, AS juga mendesak IDF menyampaikan rencana untuk melindungi warga sipil Palestina selama rencana kampanye militernya ke Rafah.***
Rekomendasi
