Perang Rusia-Ukraina Langgar Isi Perjanjian Minsk? Begini Penjelasannya
inNalar.com – Eskalasi geopolitik yang sedang berlangsung antara Rusia dan Ukraina, kembali mengingatkan publik dunia pada Perjanjian Minsk tahun 2014 dan 2015. Perjanjian tersebut ditandatangani setelah dugaan aneksasi Rusia di Krimea pada tahun 2014.
Perjanjian tersebut bertujuan untuk memastikan gencatan senjata, dan memungkinkan prasyarat untuk menghasilkan solusi damai permanen antara kedua negara tetangga itu. Ketegangan geopolitik kemudian berpusat pada pilihan Ukraina untuk memilih Perjanjian Asosiasi (AA) dengan Uni Eropa.
Atau dengan kata lain, Ukraina telah memilih untuk berpihak pada Uni Ekonomi Eurasia (EAEU) yang setara dengan Rusia. AA sendiri bertujuan untuk mempercepat pendalaman hubungan politik dan ekonomi antara Ukraina dan Uni Eropa.
Baca Juga: Bambang Susantono Jadi Kepala Otorita IKN, Simak Tugas-tugas yang Bakal Diemban
Selain itu, keputusan tersebut diambil untuk memungkinkan integrasi bertahap Ukraina ke Pasar Internal Uni Eropa, melalui Perjanjian Perdagangan Bebas yang Dalam dan Komprehensif (DCFTA). Perjanjian perdagangan tersebut secara efektif akan menghilangkan sebagian besar ongkos tarif perdagangan barang dengan Ukraina, yang diharapkan menjadi bagian dari undang-undang Uni Eropa.
Seperti yang telah dilaporkan oleh organisasi penelitian kebijakan yang berbasis di London, Chatham House, AA membentuk model pemerintahan yang sangat berbeda dibanding Rusia. Banyak orang Rusia menganggap Ukraina tidak dapat dijauhkan dari jati diri mereka sendiri, baik secara budaya maupun sejarah.
Lebih lanjut, Kremlin khawatir tentang profil Uni Eropa yang berkembang pasca-Soviet non-Baltik. Pada 2013, Presiden Ukraina saat itu, Viktor Yanukovich memutuskan untuk tidak menandatangani AA. Ini memicu protes “Euromaidan” pro-Eropa di Ukraina.
Baca Juga: Presiden PSG Mengamuk Serang Wasit dan Staf Real Madrid, Gegara Le Parisiens Kalah 1-3 dari Los Blancos?
Yanukovich kemudian dimakzulkan pada Februari 2014. Pemakzulan tersebut mengkhawatirkan Kremlin karena melakukan pencaplokan Krimea pada Maret 2014.
Untuk mengakhiri perang, Perjanjian Minsk pertama ditandatangani di Belarus pada September 2014. Penandatangan perjanjian tersebut adalah Rusia, Ukraina, Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan para pemimpin pro-Rusia dari Donetsk dan Luhansk.
Chatham House melaporkan bahwa perjanjian gencatan senjata tersebut berisi 12 poin yang secara luas menyerukan gencatan senjata yang dipantau OSCE. Yang diantaranya adalah pertukaran tahanan, penarikan formasi bersenjata, peralatan militer, penarikan pejuang dan tentara bayaran dari Ukraina, dan membangun “zona keamanan” yang dipantau OSCE di sepanjang perbatasan.
Baca Juga: Dinan Fajrina akan Diperiksa Penyidik Terkait Kasus Doni Salmanan, Apakah Mantan Istri Juga?
Termasuk salah satunya juga mengarahkan program rekonstruksi ekonomi untuk Donetsk dan Luhansk. Meskipun penandatanganan perjanjian telah dilakukan, pertempuran terus berlanjut antara kedua belah pihak.
Para pemimpin dari Prancis, Jerman, Ukraina, dan Rusia, secara kolektif menyetujui perjanjian gencatan senjata baru pada Februari 2015. Perjanjian ini merupakan paket tindakan 13 poin yang dimaksudkan untuk memfasilitasi implementasi Perjanjian Minsk awal.
Perjanjian Minsk II, bertujuan untuk mendukung pandangan kedaulatan yang saling eksklusif, yaitu interpretasi Ukraina tentang kedaulatan dan interpretasi Rusia yang saling bertentangan. Dua gagasan yang saling bertentangan ini membentuk “teka-teki Minsk”, seperti yang telah dilaporkan oleh Chatham House.
Baca Juga: Fantastis! Doni Salmanan Punya Saldo 532 Miliar di Rekening Bank Atas Namanya
Ini kemudian menguraikan bahwa Ukraina melihat perjanjian tersebut mengarah ke rantai peristiwa yang akan memungkinkannya untuk membangun kembali kedaulatan. Termasuk salah satunya adalah gencatan senjata, dan diikuti oleh penarikan pasukan Rusia dari Ukraina, serta mendapatkan kembali kendali atas perbatasan, dan melakukan pemilihan umum yang bebas-adil di wilayah Donbas.
Baca Juga
Poin lainnya diantaranya adalah devolusi kekuasaan terbatas kepada rezim proksi Rusia. Dengan demikian kedua negara diharapkan akan dapat membuat pilihan terhadap kebijakan dalam dan luar negeri mereka sendiri.
Sementara beberapa Lembaga “think tank” dunia, percaya bahwa Rusia melihat perjanjian itu sebagai alat untuk menghancurkan kedaulatan Ukraina. Ini membalikkan peristiwa penting dari interpretasi Ukraina.
Baca Juga: 7 Link Twibbon Hari Musik Nasional 2022, Cocok Dibagikan di Media Sosial
Pemilihan di Donetsk dan Luhansk akan berlangsung sebelum Ukraina mengamankan perbatasannya, diikuti pula dengan otonomi daerah tersebut yang pada gilirannya akan melumpuhkan otoritas pusat di Kiev. Dengan demikian, Ukraina tidak akan dapat mengatur dirinya sendiri secara efektif atau mengarahkan dirinya ke barat.
Dan Beberapa hari sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Putin telah memerintahkan operasi penjaga perdamaian di wilayah Luhansk dan Donetsk setelah Kremlin mengakui kemerdekaan dua wilayah tersebut. Rusia punya tujuan untuk membuka jalan dan memberi wilayah tersebut dengan dukungan militer yang lebih banyak.
Kebijakan yang diambil Kremlin tersebut, kemudian menyebabkan sanksi baru terhadap Rusia dan bertentangan dengan upaya Eropa untuk mencari solusi diplomatik terhadap krisis yang meningkat, yang telah membawa hubungan Timur-Barat ke arah perdagangan baru yang rendah dan terancam.
Baca Juga: HYBE Japan Mengonfirmasi Jadwal Debut &AUDITION Eks I-LAND
Perdana menteri Inggris Boris Johnson menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional. Itu terjadi di tengah lonjakan pertempuran di wilayah timur yang diyakini oleh kekuatan Barat dapat digunakan sebagai dalih untuk menyerang demokrasi di Ukraina.
Dalam pidato yang telah disiarkan beberapa pekan lalu, Putin membenarkan keputusannya dengan menyalahkan NATO atas krisis yang terjadi saat ini. Putin juga menyebut bahwa aliansi yang dipimpin Amerika Serikat tersebut sebagai ancaman eksistensial bagi Rusia.
Menelusuri lebih dari satu abad sejarah, Putin menggambarkan bahwa Ukraina hari ini sebagai konstruksi modern yang terkait erat dengan Rusia. Dia menuduh bahwa Ukraina yang telah mewarisi tanah bersejarah Rusia dan setelah runtuhnya Soviet, memanfaatkan pengaruh Barat untuk mengancam kedaulatan Rusia.***
Rekomendasi
