Penyaluran KUR Tembus Rp158,6 Triliun, BRI Usulkan Skema Baru Demi Pacu Graduasi Pelaku UMKM

inNalar.com – Progres luar biasa ditunjukkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BBRI). Sebab, BRI telah berhasil mendistribusikan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 3,4 juta debitur.

Menurut pencatatan BRI, nilai KUR yang berhasil disalurkan mencapai Rp158,60 triliun hingga penghujung bulan Oktober 2024.

Tidak hanya sekadar mendistribusikan dana kredit usaha saja, pihak perseroan pun terus mendorong graduasi (naik kelas) para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Baca Juga: Aturan Kontroversial Jokowi Ini Bakal Bikin 3 Daerah di Pesisir Jawa Barat Pindah ke Negara Lain, Kok Bisa?

Melihat ke depan, Bank Rakyat Indonesia melalui Direktur Bisnis Mikro Supari menerangkan bahwa pengusulan perubahan skema penyaluran kredit usaha di tahun 2025 semakin urgen.

Sebab, perseroan tengah berambisi pada dua hal, yaitu mendorong inklusivitas dan mendukung agar para Pelaku UMKM dapat naik kelas.

“KUR harus mulai berbeda skemanya. Menurut saya ada dua skema, yakni dalam rangka inklusi dan dalam rangka menyiapkan graduasi atau pregraduasi,” ucap Supari dalam diskusi bertajuk Menuju Satu Dekade KUR untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional melalui Pembiayaan Usaha Produktif, di Jakarta (13/11).

Baca Juga: Aturan Ekspor Pasir Laut Jokowi Bisa Cuan Rp2,5 Triliun? Celios: Pendapatan Indonesia Cuma Nambah Segini

Apabila belajar dari pengalaman BRI sebelumnya, dengan batas maksimal peminjaman dana kredit usaha mikro yang maksimalnya Rp100 juta seringnya tidak terserap habis oleh debitur.

Kebanyakan debitur KUR Mikro meminjam dana hanya di kisaran Rp30 juta sampai dengan Rp40 juta.

“Kalau dalam kerangka inklusi, agar yang mengakses semakin banyak, plafonnya sampai Rp50 juta saja. Selebihnya seperti apa? Kita siapkan KUR untuk pre-graduasi,” lanjut Supari.

Baca Juga: 5 Rekor Baru yang Dicetak Oleh Timnas Indonesia Dalam Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia

Lantas, apa kriteria pelaku UMKM dinilai BRI siap untuk naik kelas? Tentu jawabannya akan berpijak pada seberapa lancar jalannya kredit tersebut.

Jika pelaku UMKM memiliki akses pinjaman hingga Rp70 juta dan berhasil konsisten aman selama 3-4 siklus, itu berarti ia dinilai layak untuk graduasi.

“Kalau KUR plafon di bawah Rp50 juta itu bisa mengakses sampai dengan Rp70 juta dan stay selama 3-4 siklus, dia sudah siap ke kredit komersial,” bebernya.

Apabila membuka data kajian yang diteliti oleh BRI dan BRIN, KUR menaikkan rata-rata pendapatan debitur sebesar 32% hingga 50%.

Baca Juga: Pesisir Demak Bakal Dikeruk, Proyek Prabowo Ini Disebut Berpotensi Ciptakan 36.400 Pengangguran

Di lain sisi, patut diakui Debitur KUR juga menghadapi peningkatan pengeluaran dengan adanya angsuran tersebut dan biaya teknis lainnya.

Namun demikian, keterampilan teknis dapat mendorong efisiensi biaya.

Di samping itu, pelaku usaha yang mendapatkan KUR biasanya cenderung memiliki tenaga kerja 28% lebih banyak ketimbang non debitur KUR.

Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Ferry Irawan, menyampaikan bahwa pemerintah tengah menyiapkan skema pembiayaan KUR untuk mendukung beberapa program prioritas yang diusung Presiden Prabowo Subianto.

Dalam beberapa rapat dan sidang kabinet, pemerintah telah menyetujui akan memanfaatkan KUR untuk mengakomodasi berbagai program prioritas, seperti ketahanan pangan, Makan Bergizi Gratis, hingga sektor perumahan.

“Sehingga, harapannya program KUR juga dapat membantu program prioritas tersebut,” katanya.

Ferry memaparkan, dalam program ketahanan pangan, misalnya, secara historis sekitar 30% dari KUR yang sudah tersalurkan dimanfaatkan untuk sektor pertanian.

Kemudian untuk produksi dan infrastruktur pangan, KUR bisa digunakan untuk fitur-fitur reguler yang ada di KUR Mikro maupun KUR Kecil.

Untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG), KUR Mikro dan KUR Kecil dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan pelaku usaha di sektor penyediaan akomodasi makanan dan minuman (katering).

Selain itu, KUR juga dapat memberikan dukungan kepada petani, peternak, dan nelayan sebagai kontributor utama bahan baku makanan dalam program itu.***

Rekomendasi