Pengungsi Rohingya Capai 1.478 Orang, Wapres Ma’ruf Amin Ungkap Pulau Galang di Kepulauan Riau Bisa Jadi Opsi Penampungan, Tapi…
inNalar.com – Wapres Ma’ruf Amin beberkan salah satu opsi bagi permasalahan pengungsi Rohingya yang diketahui semakin meningkat jumlahnya di beberapa daerah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Riau.
Mengingat total pendatang Rohingya di Indonesia telah mencapai 1.478 orang, Wapres Ma’ruf Amin pun ungkap beberapa catatan khusus sebelum Pulau Galang di Kepulauan Riau bisa menjadi opsi solutif.
Menurut Wapres Ma’ruf Amin, terdapat beberapa hal penting yang perlu disorot Pemerintah RI sebelum akhirnya opsi difungsikannya kembali Pulau Galang di Kepulauan Riau ketok palu.
Diungkapkan olehnya bahwa Indonesia perlu berdiskusi dan duduk bersama pihak UNHCR selaku lembaga khusus PBB yang bertanggung jawab terkait permasalahan kepengungsian.
Baca Juga: Tahun Baru Ada Bonus Baru! 3 Jenis Royalti Ini Bakal Dikantongi PNS Januari 2024 Nanti, Apa Saja?
Melansir dari dokumen Fact Sheet dari situs UNHCR, Indonesia diketahui bukan bagian dari Negara Pihak Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967.
Sehingga diterimanya pengungsi Rohingya di Indonesia dapat dikatakan murni atas dasar kemanusiaan.
Meski opsi pengaktifan kembali Pulau Galang menjadi kamp pengungsian dibuka, Pemerintah RI kini tengah fokus mematangkan regulasi khusus dan berkoodinasi dengan pihak UNHCR terlebih dahulu.
Pasalnya Pemerintah RI pun perlu mengantisipasi adanya peningkatan jumlah pengungsi yang berdatangan.
Baca Juga: Duta Besar Palestina untuk Zimbabwe Tewas dalam Serangan yang Dilancarkan Israel
Hal ini dilakukan agar jangan peningkatan jumlah pengungsi Rohingya yang tidak dikendalikan akan menjadi beban di kemudian hari.
Dengan demikian, keterlibatan UNHCR dalam menyajikan solusi permasalahan kemanusiaan ini cukup menjadi sorotan khusus.
Merespon hal ini, Presiden RI Joko Widodo diketahui telah memberikan instruksi kepada Menkopolhukam Mahfud MD.
Instruksi khusus yang diberikan kepada Mahfud MD pada Senin, 4 Desember 2023 ini berkaitan dengan perintah penanganan permasalah pengungsi Rohingya di Indonesia.
Baca Juga: Buka UMKM EXPO(RT) BRILIANPRENEUR 2023, Presiden Joko Widodo Apresiasi Keberpihakan BRI Majukan UMKM
Lebih lanjut, Presiden RI Jokowi berikan arahan kepada Menkopolhukan agar penanganan tersebut melibatkan pihak UNHCR.
Sebagai informasi tambahan yang dilansir dari situs UNHCR, beberapa lini masa terakhir, warga Rohingya mengalami penderitaan yang cukup ekstrem di Myanmar.
Penderitaan yang dijabarkan oleh komisioner khusus kepengungsian di PBB ini meliputi sulitnya akses terhadap identitas kewarganegaraan hingga menjadi sasaran kekerasan ekstrem.
Oleh sebab itulah, banyak dari warga Rohingya melarikan diri menuju negara tetangga seperti Bangladesh, hingga Indonesia.
Adapun lebih dari 70 persen pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia diidentifikasi UNHCR selama sebulan terakhir sejak 5 Desember 2023 berasal dari kalangan perempuan dan anak-anak.***
Rekomendasi
