

inNalar.com – Pemekaran wilayah di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat ini menghadapi tantangan yang cukup signifikan. Meskipun ada harapan untuk memperluas daerah, kenyataannya, usulan pemekaran tersebut belum masuk ke Kementerian Dalam Negeri.
Hal ini menunjukkan bahwa proses administrasi yang diperlukan masih panjang dan rumit.
Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah jarak kecamatan-kecamatan di Kabupaten Lombok Timur dari ibukota kabupaten, Kecamatan Selong.
Menurut satudata.lomboktimurkab.go.id, tercatat bahwa ada 10 kecamatan yang memiliki jarak cukup jauh dari pusat pemerintahan, yaitu:
1. Sambelia
Jarak Kecamatan Sambelia yaitu 54 km dari Selong dan merupakan kecamatan yang paling jauh jaraknya.
2. Sembalun
Jaraknya yaitu 49 km dari Kecamatan Selong.
3. Suela
Kecamatan ini memiliki jarak 31 km dari Ibukota Kabupaten
4. Jerowaru
Jerowaru sendiri punya jarak 28,5 km dari Ibukota Kabupaten.
5. Pringgabaya
Kecamatan ini punya jarak 24 km dari Selong.
6. Keruak
Kecamatan ini memiliki jarak 22 km dari Ibukota Kabupaten
7. Wanasaba
Mempunyai jarak 20 km dari Kecamatan Selong
8. Sakra Barat
Mempunyai jarak 18 km dari Ibukota Kabupaten
9. Sakra Timur
Punya jarak 18 km sama dengan kecamatan Sakra Barat
10. Montong Gading
Terakhir, Montong Gading juga punya jarak yang sama dengan Saktra Barat dan Timur
Jarak ini bisa mempengaruhi aksesibilitas layanan publik dan pengambilan keputusan yang cepat.
Kecamatan-kecamatan tersebut, yang tersebar di berbagai sudut Lombok Timur, sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai layanan yang diperlukan untuk pengembangan daerah.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas pemekaran yang diusulkan. Jika kecamatan-kecamatan tersebut sudah jauh dari ibukota kabupaten.
Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai kebutuhan dan potensi masing-masing kecamatan agar keputusan pemekaran yang diambil benar-benar memberikan manfaat.
Selain itu, tantangan administratif dan regulasi juga perlu menjadi perhatian. Proses pemekaran wilayah tidak hanya melibatkan aspek geografis, tetapi juga politik, sosial, dan ekonomi. Perlu adanya sinergi antara pemerintah daerah dan masyarakat agar pemekaran dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan hasil yang optimal.***