Pembangunan Gedung SMA Rp 38,5 Miliar di Pontianak Kalimantan Barat Tak Sesuai Proposal, Begini Kronologinya
inNalar.com – Pembangunan gedung SMA Mujahidin yang berada di Pontianak, Kalimantan Barat memiliki permasalahan.
Bahkan banyak sekolah swasta yang ada di Kalimantan Barat membutuhkan adanya bantuan anggaran dana untuk memperbaiki kelayakan bangunan.
Supaya pembelajaran para murid lebih nyaman dan juga fasilitas yang memadai tentunya agar para siswa dapat fokus dalam pembelajaran.
Baca Juga: Proyek Rehabilitasi Sekolah Rp 44 Miliar di Kalimantan Barat Curang, Ini Nama Kabupatennya…
Total dana hibah yang digunakan untuk pembangunan gedung sekolah SMA Mujahidin yang berada di Pontianak Kalimantan Barat tersebut memiliki nominal yang fantastis.
Anggaran dana yang dihabiskan hingga mencapai nominal fantastis tersebut yaitu 38,5 miliar yang diperoleh dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Baca Juga
Diketahui bahwa yayasan yang menaungi SMA Mujahidin ini mengajukan pembangunan sebuah masjid yang berada di area yayasan.
Hingga dana hibah yang awalnya digunakan untuk pembangunan masjid di area yayasan Mujahidin tersebut kemudian dialih fungsikan.
Akhirnya pembangunan masjid diganti menjadi pembangunan gedung sekolah SMA Mujahidin.
Hal tersebut disebabkan adanya sertifikat tanah untuk pembangunan masjid menjadi satu dengan SMA Mujahidin.
Awalnya dana hibah yang digunakan untuk pembangunan gedung SMA Mujahidin tersebut memiliki nominal Rp 32,5 miliar.
Tetapi anggaran tersebut diketahui kurang sehingga memerlukan tambahan dana anggaran untuk menyelesaikannya sebesar Rp 6 miliar.
Sehingga total dana hibah mencapai Rp 38,5 miliar yang digunakan untuk pembangunan gedung SMA Mujahidin.
Bahkan terdapat keanehan dan juga kejanggalan yaitu adanya pembangunan sebuah toko yang berada di lantai dasar, bahkan menyatu dengan gedung sekolah yang berada di yayasan Mujahidin.
Baca Juga
Tidak hanya itu proposal yang tercatat hanya mencantumkan pembangunan gedung sekolah saja didalamnya tidak tercatat adanya pembangunan toko.
Tentunya pembangunan yang mencurigakan ini perlu adanya pemeriksaaan agar lebih pasti dan tidak menimbulkan isu-isu negatif. ***
Rekomendasi
