Ombudsman Buka Suara, Usulkan Revitalisasi Penggilingan Padi RI, Buntut Tudingan Monopoli PT Wilmar
inNalar.com – Melalui siaran Pers Nomor 040/HM.01/VIII/2023, Rabu, 30 Agustus 2023, anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika buka suara.
Yeka menanggapi tudingan yang beredar di masyarakat tentang PT Wilmar Padi Indonesia (WPI) yang memonopoli harga beras dan menyebabkan penutupan pabrik kecil di provinsi Banten.
Siaran pers ini merupakan buntut dari tudingan monopoli penggilingan beras petani oleh PT Wilmar yang terjadi paruh awal tahun 2023.
Asumsi ini disebabkan PT WPI membeli beras dari petani di wilayah Banten dengan harga yang cukup tinggi.
Menurut Yeka, jika ada pelaku ekonomi yang mampu membeli gabah dengan harga lebih baik, sebaiknya jangan disalahpahami terlebih dahulu.
Yeka mengungkapkan kita mendapat hikmah pahit dari meninggalnya PT Ibu beberapa tahun lalu.
Menurutnya, yang jelas petani dirugikan ketika kehilangan pembeli yang memberikan pelayanan lebih baik.
Yeka menambahkan, bicara persaingan antar penggilingan padi, jauh sebelum PT WPI dan PT Ibu, sejak pertengahan tahun 1990-an persaingan penggilingan padi skala kecil dan menengah sudah ada.
Namun hal ini tidak serta merta menyebabkan matinya kelompok menengah.
“Persaingan nyata akan meningkatkan kualitas pelayanan. Termasuk pelayanan yang berkualitas bagi petani. Petani tentunya menginginkan nilai yang lebih baik atas produknya serta jasa lainnya seperti menjual dengan sistem penimbangan. Pembayaran dilakukan secara tunai sehingga petani lebih terlayani,” kata Yeka.
Menurut Yeka, pelayanan seperti ini perlu dipertahankan.
Yeka mencontohkan, di Serang tidak hanya terdapat PT WPI tetapi juga pabrik dengan kapasitas relatif besar seperti pabrik Karya Muda, pabrik Ar Rahman, dan pabrik Mugi Jaya.
Jika PT WPI mampu menyerap 2,6% dari total produksi gabah di Banten, maka masih ada 97,4% gabah yang diserap penggilingan padi lainnya.
Baca Juga: Salah Satu Penyebab Polusi Udara, Indonesia Masuk dalam Penggunaan Sepeda Motor Tertinggi di Dunia?
Yeka menyayangkan ketidakhadiran pemerintah dalam mengelola industri penggilingan padi.
“Industri penggilingan padi di Indonesia perlu dihidupkan kembali. Mesin mereka sebagian besar sudah tua dan tidak efisien. Ujung-ujungnya pelayanan terhadap petani semakin buruk,” kata Yeka.
Menilik hal tersebut, Yeka mengatakan Inspektorat RI berencana memanggil seluruh pihak terkait untuk melakukan mediasi agar kedepannya kejadian serupa tidak terulang kembali.
Baca Juga: The Power of Netizen: Mie Gaga Banyak Dipuji Buntut Video Polemik Djajadi Jaya dan Salim Group
Oleh karena itu, seharusnya pemerintah tidak bisa lagi berdiam diri dan mengabaikan pentingnya program revitalisasi penggilingan padi.
Menurut Yeka, jika tidak segera diantisipasi, industri penggilingan padi Indonesia akan tertinggal jauh dibandingkan negara-negara penghasil beras lainnya.
Sementara itu, Kepala Inspeksi Perwakilan Republik Indonesia Provinsi Banten Fadli Afriadi mengunjungi pengurus penggilingan padi PT WPI yang berkantor di Serang, Rabu pagi.
Tujuan Fadli datang adalah untuk menanyakan kegiatan yang dilakukan perusahaan tersebut.
Dalam pertemuan antara perwakilan Inspektur Provinsi Banten dan manajemen PT WPI, dilaporkan bahwa PT WPI di Serang mulai berproduksi pada Juni 2022 dan produksi stabil sejak Oktober 2022.
Selama periode Januari-Agustus 2023, jumlah produsen gabah yang diserap PT WPI sebanyak 39.845 ton.
Dibandingkan dengan angka produksi gabah Provinsi Banten pada Agustus 2023 yang diperkirakan mencapai 1,5 juta ton, tingkat penyerapan gabah oleh petani PT WPI sekitar 2,65%.
Baca Juga: 8 Fakta Menarik Tentang Hutan Hujan Tropis yang Berperan Sebagai Penjaga Stabilitas Iklim Global
Dalam pertemuan tersebut terungkap bahwa pada Agustus 2023, PT WPI hanya mengambil 5% gabah petani dari rata-rata realisasi produksi 5.000 ton/bulan atau 200 ton/hari.
Hingga minggu pertama Agustus 2023, PT WPI sudah berhenti menyerap gabah dari petani.***
Rekomendasi
