

inNalar.com – Isu jalan berlubang di Provinsi Lampung semakin hari bergulir membesar bak bola salju. Berawal dari konten Bima Yudho Saputro, mahasiswa asal Lampung yang kuliah di sebuah universitas di kota Sydney, Australia, kini Presiden Jokowi pun ikut turun tangan.
Bukan hanya persoalan jalan yang berlubang, polemik ini bergulir menyoroti efesiensi alokasi anggaran hingga preferensi gaya hidup pejabat di Provinsi tersebut.
Dikutip dari beberapa sumber, alokasi APBD Lampung lebih banyak disalurkankan untuk belanja pegawai sebanyak Rp10,75 triliun dibandingkan untuk belanja modal yang meliputi pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik yang hanya sejumlah Rp4,28 triliun.
Baca Juga: Jokowi Kabarnya Akan Ambil Alih Perbaikan Jalan di Lampung, Apa Kabar Gubernur Arinal Djunaidi?
Hal ini menandakan bahwa belanja untuk aparatur daerah menghabiskan total 37% dari total pengeluaran daerah yang mencapai Rp.29 triliun.
Asumsi publik kemudian mencuat disebabkan oleh hal ini. Diantaranya, dugaan tindak pidana penyelengan dana APBD Provinsi Lampung. Tentu hal ini menyeret gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi dalam arus perbincangan nasional.
Warganet pun turut memberikan usul agar pemerintah pusat meninjau langsung kondisi jalan yang ada. Selain itu, tingkat kapabilitas otonomi daerah pun turut dipertanyakan lantaran pejabat daerah terkesan terlalu fleksibel dalam mengatur wewenang yang ada.
Akhirnya, kericuhan tersebut di dengar langsung oleh istana. Sehingga pada hari ini (5/5/2023), presiden Jokowi beserta rombongan melakukan peninjauan ke provinsi tersebut.
Terlihat dari salah satu tangkapan foto, orang nomor satu di Indonesia tersebut tidak menampakkan wajah yang gembira dalam lawatannya.
Tentu saja, melihat raut presiden Jokowi yang tidak bahagia dikarenakan hal yang kurang baik, tanda bahwa nasib gubernur Lampung Ir. H. Arinal Djunaidi tidak terlihat akan baik-baik saja.
Jalan yang dilewati rombongan istana tersebut masih berlubang besar dan digenangi oleh air hujan sehingga tidak pantas untuk menjadi medium logistik antar kota.
Baca Juga: Erick Thohir Konfirmasi Pertanyaan Warganet Soal Rusaknya Jalanan di Lampung
“Mimik wajah pak Jokowi cukup menjelaskan keadaan di Lampung. Bukti bahwa atasan yang baik belum tentu bawahannya juga baik.” Ujar @Miduk17 dalam salah satu unggahan Twitter.
“Apalagi sistem otonomi daerah, membuat kepala daerah semakin JUMAWA krn memiliki wewenang sendiri.” Lanjutnya menyentil kebijakan otonomi daerah yang tersekan kurang terkontrol.
“Presiden sudah turun, KPK RI mestinya PEKA bukan DIAM.” Tutupnya memberi usul agar dilakukan audit keuangan.***(Dadang Irsyamuddin)