Meski UMK Naik 6,5 Persen, UMR Kota Dekat IKN Ini Masih Jadi yang Terendah di Kalimantan Timur, Kok Bisa?
inNalar.com – Citra pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur menyita atensi publik. Hutan belantara yang membentang itu kini telah bertransformasi jadi medan konstruksi raksasa.
Meski Pemerintah masih disibukkan dengan proyek ambisiusnya di IKN, Kalimantan Timur hal ini tidak menyurutkan komitmen Pemerintah untuk mengentas permasalahan kenaikan Upah Minimum Regional (UMR) atau UMK sebesar 6,5%.
Kenaikan UMR 6,5% juga akan dirasakan oleh para buruh di Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2025 mendatang. Meskipun begitu, terdapat satu daerah yang memiliki UMK di kawasan ini.
Sebelum masuk ke inti pembahasan, intip daftar estimasi UMR/UMK di Provinsi Kalimantan Timur berikut ini.
UMK Kabupaten Berau adalah Rp 3.832.297
UMK Kabupaten Penajam Paser Utara adalah Rp 3.715.817
Baca Juga: Live Score Timnas Indonesia vs Laos Piala AFF 2024: Skuad Garuda Dibayangi Kelelahan Fisik
UMK Kabupaten Kutai Barat adalah Rp 3.711.017
UMK Kabupaten Mahakam Ulu adalah Rp 3.711.017
UMK Kabupaten Kutai Timur adalah Rp 3.515.324
UMK Kota Bontang adalah Rp 3.549.307
UMK Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Rp 3.536.5UM
UMK Kota Samarinda adalah Rp 3.497.124
UMK Kota Balikpapan adalah Rp 3.475.595
Baca Juga: Tanggul Sungai Tunggu Jebol, Banjir Setinggi 1,5 Meter Genangi Wilayah Meteseh, Semarang
UMK Kabupaten Paser adalah Rp 3.372.362
Dari data itu, bisa disimpulkan bahwa UMK Kabupaten Paser memiliki nominal terendah jika dibandingkan dengan ke-9 daerah lainnya.
Hal ini tentu mengundang beberapa kompilasi pertanyaan terlebih dengan status Provinsi Kalimantan Timur yang akan menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Untuk lebih jelasnya, simak penjelasan berikut!
Meskipun sudah tidak ada desa dengan status tertinggal atau sangat tertinggal jika ditinjau dari Indeks Pembangunan Desa (IDM), beberapa desa di Kabupaten Paser ini masih dikategorikan kurang dari segi infrastruktur.
Berdasarkan data yang dilansir dari laman resmi paserkab.go.id, diketahui bahwa terdapat lima desa di Kecamatan Long Kali yang akses jalannya masih didominasi oleh tanah berlumpur.
Kondisi ini diperparah dengan empat desa lain yang belum sama sekali terafiliasi sinyal untuk telepon genggam atau blank spot.
Tidak hanya itu, terdapat 11 desa lainnya yang memiliki sinyal lemah.
Akibat dari dua hal itu, para investor yang semula tertarik berinvestasi, mereka kini malah berjalan mundur menderap karena adanya segudang potensi permasalahan operasional yang nyata dan memilih untuk tidak melanjutkan investasinya.
Hal ini mungkin menjadi tantangan terberat bagi Pemerintah Kabupaten Paser untuk sesegera mungkin meluncurkan program-program strategis agar ketimpangan UMR ini bisa cepat diselesaikan.
Sebagai penutup, guna mengatasi hal ini, kolaborasi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sangat dibutuhkan agar sesegera mungkin merumuskan kebijakan konkret dalam menjawab masalah ketimpangan UMR di wilayah ini.
Dengan begitu, kualitas hidup masyarakat di Provinsi yang nantinya akan menjadi ibu kota negara ini dapat meningkat secara signifikan, khususnya di Kabupaten Paser. *** (Evie Sylviana Dewi)
Baca Juga
Rekomendasi