Menteri PKP Akan Siapkan Rusun di Jakarta Seharga Rp1,1 Juta untuk TNI/Polri dan ASN dengan Syarat Khusus


inNalar.com –
Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertahanan Nasional (BPN),Nusron Wahid.

Bertemu dan mengadakan rapa kerja bersama Menteri Pertahanan (Menhan) Sjafrie Sjamsoeddin pada Senin 11 November 2024, di Kementerian ATR/BPN.

Dalam pertemuan ini Nusron Wahid menyatakan siap untuk mendukung pengadaan lahan bagi kebutuhan TNI.

Baca Juga: Andalkan Pipa Sepanjang 38 KM, Proyek Sepaku IKN Bakal ‘Sulap’ Air Keruh Menjadi Air Minum Modern

Dukungan tersebut mencakup perumahan untuk prajurit, tempat latihan, dan pangkalan TNI.

Selain pengadaan salah satu langkah utama yang di bahas adalah pengamanan aset negara yang saat ini dikelolah oleh Kementerian Pertahanan dan TNI.

Nusron mengungkapkan bahwa banyak aset TNI yang diambil alih dan dialihfungsikan menjadi proyek fasilitas publik atau proyek swasta.

Baca Juga: Petaka Uruk Tanah, Progres Proyek Tembakau Kudus Senilai Rp39 Miliar Diterabas Meski Diduga Ada ‘Main’

Kementerian ATR/BPN akan bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan untuk mengamankan dan mensertifikasi aset.

Hal tersebut agar kembali menjadi milik negara dan lebih dikelola dengan baik.

Upaya ketahanan pangan yang merupakan perhatian Menteri Pertahanan juga disinggung oleh Nusron dalam rapat tersebut.

Baca Juga: Bangkrut dengan Utang Rp14,64 triliun, Perusahaan Tekstil Jawa Tengah Ini Sempat Jadi Andalan Militer NATO

Salah satu program prioritas untuk mempekuat ketahanan pangan di Kawasan Timur Indonesia adalah proyek sawah di Papua.

Menhan mengawasi pelepasan lahan tersebut dan sertifikasi. Dengan tujuan menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut.

Kerja sama lainnya merupakan penanganan konflik pertahanan, terutama yang melibatkan individu dan korporasi.

Baca Juga: Diduga Ada Pelanggaran HAM, LBH Minta Status PSN Proyek PIK 2 Jakarta Dicabut

Hal tersebut sangat diperlukan perlakuan khusus agar tidak memengaruhi stabilitas nasional.

Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Pertahanan sepakat untuk bekerja sama untuk mengatasi konflik tersebut dengan baik.

Dalam kesejahteraan prajurit TNI/Polri dan ASN, Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP), Maruarar Sirait akan menyiapkan rusun untuk anggota yang berpangkat rendah.

Baca Juga: Pulau Dewata Makin Epik! Bali Akan Punya Kereta Bawah Tanah, Investasi Proyeknya Capai Rp167 Triliun

Verifikasi calon penghuni hanya cukup menunjukkan slip gaji, mengingat rusun tersebut hanya diperuntukkan bagi abdi negara bergaji rendah.

Rumah Susun (Rusun) Pasar Rumput akan diprioritaskan kepada anggota TNI/Polri dan ASN yang berpangkat dan bergaji rendah.

Karena anggota yang berpangkat rendah akan jarang berpindah-pindah tugas.

Selain TNI/Polri rusun Pasar Rumput juga diprioritaskan kepada guru yang bekerja di Jakarta tetapi rumahnya diluar Jakarta.

Untuk mendukung mereka, Menteri PKP menurunkan tarif rusun dari Rp3,5 juta menjadi Rp1,1 juta hingga Rp2,2 juta per unit.***

Rekomendasi