

InNalar.com – Soeharto ternyata tidak pernah berpikiran untuk menjadi presiden Indonesia.
Merasa tidak sanggup, dan sama sekali belum pernah memikirkan untuk menjadi presiden Indonesia.
Meminta orang lain untuk menunjuk orang lain selain Soeharto yang bersedia untuk menjadi presiden.
Baca Juga: Tidak Perlu Lambang Pangkat Bintang, Soeharto Hanya Perlu Hal Ini untuk Pimpin Angkatan Perang
Memilih untuk menjadi menjabat sehingga diangkat menjadi pejabat.
Soeharto menyatakan jika MPRS meminta pertanggungjawaban dari presiden mandataris mencari revolusi menganai kejadian G30S PKI itu.
Berarti mempertahankan politiknya, yang berakhir dengan wakil rakyat. Soeharto jika sudah tidak bisa berbuat apapun.
Baca Juga: Saking Kacaunya, Kabinet ‘Chaos’ Amir Syarifuddin Sampai Bikin Soeharto Tidak Berselera ke Politik
Setelah itu, Soeharto diminta perlengkapan, hingga akhirnya dicabut mandat hingga akhirnya tidak ada lagi bisa atau yang mau melanjutkan.
Pada saat itu Soeharto hanya mempersilahkan siapa saja yang akan manggantikan posisi presiden.
Hingga akhirnya semua orang menunjuk Soeharto untuk menjadi presiden. Dirinya pun merasa tidak sanggup dan tidak pernah mempersiapkan diri menjadi presiden.
Soeharto tidak pernah berpikiran untuk menjadi seorang pemimpin, apalgi menjadi sebuah presiden Indonesia saat itu.
Dirinya tidak pernah menyiapkan diri dan merasa tidak memiliki kemampuan untuk menjadi pemimpin negara Indonesia.
Melansir video yang dibagikan akun YouTube @President Files, Soeharto ditunjuk oleh 9 partai untuk menjabat sebagai presiden. Dari 9 partai tersebut tetap kokoh menunjuk Soeharto untuk menjadi presiden, karena tidak ada lagi yang selain Soeharto.
Soeharto menyetujui 9 partai, namun dirinya berniat untuk menjabat dan mengisi waktu, sehingga Soeharto diangkat menjadi pejabat Presiden tersebut terdapat riwayatnya.
Akhirnya pada tahun 1968, mendatangi sidang MPRS kembali dan Soeharto diangkat menjadi presiden penuh tanpa bekal garis besar negara dan wakil presiden.
Pada saat Soeharto diangkat menjadi presiden belum ada wakil presiden dan akhirnya merencanakan pembangunan 5 tahun.
Diharuskan untuk segera melakukan pemilihan umum, dan pertama kali menentukan tahun 1968 sebagai pejabat diperintahkan untuk melaksanakan pemilihan umum.***