Kota Hutan IKN Dekat dengan Habitat Orangutan Kalimantan, Benarkah Pemerintah RI Tak Langgar Alam?
inNalar.com – Pembangunan IKN berkonsep Kota Hutan di Kalimantan Timur menjadi terobosan baru Pemerintah RI.
Disebut kota hutan, karena bangunan futuristik IKN didesain membaur dengan keanekaragaman hayati Kalimantan Timur.
Penting untuk digarisbawahi, Indonesia memiliki spesies orangutan Kalimantan yang totalnya mencapai 57.350 ekor.
Baca Juga: Skor Indonesia All-Star vs UCL Legends Berakhir 10-11, OPPO Beri Apresiasi Perjuangan Tim Garuda
Data tersebut merujuk pada laporan terakhir Orangutan Population and Habitat Viability Assessment pada tahun 2016.
Jika dilihat dari tren populasinya sendiri, perkembangbiakan satwa endemik ini disebut terpantau menurun.
Kendati Ibu Kota Nusantara digadang akan harmonikan manusia, hewan, dan kawasan hutan.
Namun tetap saja sejumlah akademisi hingga pemerhati lingkungan mengkhawatirkan eksistensi satwa endemik tersebut.
Ditambah lagi, International Union for Conservation of Nature (IUCN) mengkategorikan status orangutan Kalimantan dalam daftar Critically Endangered (CR).
Maksudnya adalah hewan ini berstatus ‘sangat terancam punah’ sebab jumlahnya masih kurang dari 100 ribu ekor.
Perlu diketahui, orangutan Kalimantan terdiri dari tiga spesies meliputi Pongo Pygmaeus Morio, Pygmaeus, dan Wurmbii.
Spesies Pongo Pygmaeus Morio diketahui hidup di sekitar wilayah pembangunan Nusantara, tepatnya di daerah Sungai Wain dan Beratus.
Keberadaan gerak masif pembangunan proyek IKN di sekitar habitat orangutan di Kalimantan Timur inilah yang menyebabkan para pemerhati lingkungan hingga akademisi khawatir.
Meski proyek disebut hanya mengambil 25 persen dari total lahan seluas 256.000 hektare, seberapa jauh komitmen manusia nantinya akan menjaga alam?
Lantas benarkah Pemerintah RI tidak melanggar alam dalam pembangunan sejumlah proyek di Nusantara?
Pertanyaan tersebut sempat diangkat oleh Rhenald Kasali, seorang akademisi dari Universitas Indonesia.
Baca Juga: Intip 3 SMA Swasta Terbaik di Surabaya Berdasarkan Nilai UTBK, Salah satunya Peringkat 2 Nasional!
Melalui YouTube resminya, Pendiri Borneo Orangutan Survival Foundation (BOS) Willie Smits menjawab dengan lugas pertanyaan tersebut.
Perlu diketahui, Willie menjadi salah satu saksi kunci perjalanan populasi satwa endemik hingga kawasan hutan di Kalimantan Timur.
Willie melihat bagaimana wilayah IKN yang dahulunya masih merupakan hutan perawan sejak 1980-an tepat saat dirinya meneliti Pohon Meranti.
Seiring berjalannya waktu, dirinya memelihara orangutan hingga sengaja membeli areal hutan demi membangun kembali habitan dari hewan tersebut.
Lantas, sejak adanya alat berat IKN masuk ke wilayah Samboja dan sekitarnya apakah benar pembangunan Nusantara melanggar alam?
“Tidak benar,” jawab Willie Smits dengan lugas. “Populasi alam orangutan yang asli tidak ada di sana,” lanjutnya.
Menurutnya, populasi orangutan asli tidak tinggal di daerah Selatan Sungai Mahakam dan Timur Sungai Barito.
Pernyataan tersebut diperkuat pula dengan adanya kepastian dari pihak Kementerian LHK bawha IKN bukan berada di areal pembangunan ibukota.
“Orangutan terdekat dengan IKN hanya di lanskap Sungai Wain,” beber Dirjen Konservasi SDA dan Ekosistem Wiratno.
Lebih detailnya, hewan endemik yang berada di sekitar sungai tersebut merupakan satwa hasil rehabilitasi.
Adapun sebagai langkah antisipatifnya, Pemerintah RI membangun sejumlah koridor hingga menggerakkan pemulihan ekosistem habitat satwanya.
Baca Juga
Kendati terkonfirmasi aman, menurut akademisi Fakultas Biologi UGM Prof. Dr. Dra. Ratna Susandarini, M. Sc mengungkap bahwa konsep hutan kota IKN perlu pengaturan ekosistem yang baik.
Penelitian mendalam perlu dilakukan lebih masif karena nantinya desain perkotaan akan memasukkan berbagai lini kehidupan dalam satu wilayah.
Menurutnya, perlu ada strategi khusus bagaimana satwa, hutan, manusia, hingga industri bisa hidup berdampingan dalam satu ekosistem, melansir dari UGM.
Sudah seyogyanya pembangunan IKN perlu sinergi antara Pemerintah, akademisi, pelaku industri, hingga masyarakat.
Hal tersebut dilakukan agar hewan dan tumbuhan tidak rusak sebab ulah tangan manusia di kemudian harinya.***
Rekomendasi