Keruk Lahan 30.162 Ha, Pembangunan PSN di Pasaman Barat Sumbar Kena Protes Warga Air Bangis, Apa Masalahnya?
inNalar.com – Deretan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang rencananya dibangun di kawasan Air Bangis, tepatnya di Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat (Sumbar) nampak kurang berjalan mulus.
Tersendatnya pembangunan PSN di Pasaman Barat, Sumatera Barat ini cukup menyita perhatian sejumlah pihak lantaran demo besar-besaran warga Air Bangis yang secara tegas menolak pengalih fungsian lahan.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi hingga kini terus mengupayakan komunikasi dengan pihak warga Air Bangis guna menemukan titik temu dari permasalahan penolakan PSN di wilayah Pasaman barat ini.
Diketahui proyek pengadaan kawasan industri ini diperkirakan bakal babat lahan seluas 30.162 hektare yang salah satu sudut lahannya bakal dibangun kilang minyak bumi.
Menurut Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, pembangunan PSN di Nagari Air Bangis ini merupakan salah satu bentuk upaya kontribusi daerah untuk memenuhi pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional.
Realisasi investasi proyek strategis nasional ini nanti diharapkan dapat memberikan dampak positif yang kembali kepada masyarakatnya sendiri, terkhusus warga sekitar daerah pembangunan.
Kabarnya, selain kilang minyak akan ada pula pembangunan smelter pemurnian biji besi dan nikel beserta pabrik lainnya.
Penempatan lahan di Air Bangis, menurut Gubernur Mahyeldi, telah berada di lahan yang berstatus clean dan clear.
Namun lain halnya dengan pandangan warga Air Bangis di Pasaman Barat, sebagaimana melansir dari laman LBH Padang, rencana pengalihfungsian lahan hutan ini luasnya setara hampir 12 kali Kota Bukittinggi, sehingga potensi konflik semakin besar apabila tidak diselesaikan dengan bijak.
Rupanya lahan yang dianggap clean dan clear oleh Pemerintah Provinsi tersebut merupakan lahan budidaya pertanian yang biasa digarap oleh masyarakat Nagari Batahan dan Air Bangis.
Apabila hamparan lahan yang menjadi penghasilan utama warga kedua desa tersebut hilang, maka perlu adanya solusi dan pendekatan khusus dari adanya dampak sosial – ekonomi tersebut.
Terlebih lagi, konflik agraria yang sebelumnya sempat terjadi di Pasaman Barat telah mencapai 25 kasus.
Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten bersama dengan Pemerintah Provinsi perlu membangun komunikasi efektif dari agar tidak menambah rentetan panjang konflik agraria di daerahnya.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi diketahui kini membentuk tim terpadu yang melibatkan sejumlah instansi guna menyelesaikan permasalahan PSN di Pasaman Barat.
Langkah tersebut diambil usai demonstrasi warga Air Bangis di depan kantor Gubernur selama beberapa hari.***
Rekomendasi
