Kemunduran Demokrasi Akibat Hak Angket Hingga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang Kemungkinan Besar akan Bertemu Presiden Jokowi
inNalar.com – Isu terkait hak angket terus bergulir seiring berjalannya waktu, di mana usulan tersebut muncul setelah hasil quick count Pemilu 2024 beredar di media massa.
Adapun ususlan hak angket sendiri pertama kali dicetuskan oleh salah satu calon presiden dari paslon nomor urut 03, yakni Ganjar Pranowo.
Mantan Gubernur Jawa Tengah yang terkenal dengan rambut putihnya itu tidak percaya dengan hasil dari quick count dari berbagai media.
Saat ini, hasil dari Real Count KPU pun telah bermunculan di media massa.
Berdasarkan data terbaru dari KPU, suara telah masuk sebanyak 70 persen lebih.
Menurut informasi, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka masih memimpin dengan perolehan suara sebanyak 50 persen lebih.
Baca Juga: Puan Maharani Tak Hadir, Dasco Ahmad Pimpin Rapat Paripurna DPR RI
Sedangkan, diurutan kedua ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 01, yakni Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.
Adapun di urutan ketiga ditempati oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden nomor urut 03, yakni Ganjor Pranowo dan Mahfud MD.
Dikutip dari laman web ANTARA, pengamat politik sekaligus Direktur Pusat Riset Politik, Hukum, dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam menegaskan bahwa upaya memaksakan hak angket di DPR merupakan kemunduran demokrasi.
Baca Juga: PSI Terbukti Kelebihan 5 Suara di Taipei, Saksi PDI Perjuangan: Ada yang Janggal
Menurutnya, parpol yang saat ini berniat menggulirkan hak angket seharusnya memanfaatkan kewenangan dari lembaga-lembaga negara yang ada sesuai kewenangan yang diberikan.
Selain itu, untuk para pihak yang akan menggulirkan hak angket sebaiknya perlu mempertimbangkan kembali dengan mengutamakan saluran hukum yang ada.
Di lain hal, Bawono Kuncoro seorang pengamat politik mengungkapkan bahwa langkah partai politik yang menggulirkan hak angket sebetulnya patut diragukan.
Karena menurutnya, partai politik itu swharusnya lebih bersifat realistik dengan menerima hasil dibanding menghabiskan energi untuk hak angket di DPR.
Menurut keterangannya, pertemuan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dengan Presiden Jokowi telah mencerminkan bahwa parpol utama pendukung paslon nomor urut 01 itu telah bersifat realistik dengan menerima hasil Pemilu 2024.
Buwono juga berpendapat, bahwa kemungkinan besar Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB juga akan segera bertemu Presiden Jokowi mengikuti langkah dari Partai NasDem.
Sebab, menurutnya PKB akan lebih memilih untuk bersikap realistis menerima hasil pemilu dibanding harus ngotot untuk menggulirkan hak angket di DPR.***
Tag: Hak Angket, PKB, Muhaimin Iskandar, Presiden Jokowi, Pemilu 2024
Rekomendasi
