Kekayaan Bupati Kutai Barat Kalimantan Timur Ini Capai Rp4,86 Miliar, Tapi Cuma Punya Motor Butut?
inNalar.com – Kekayaan pejabat saat ini bisa mencapai miliarin rupiah. Baik pejabat daerah maupun pusat.
Salah satu pejabat dengan jumlah kekayaan miliaran rupiah adalah kepala daerah atau bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur.
FX Yapan, Bupati Kutai Barat, memiliki kekayaan yang mencapai Rp4,86 miliar. Namun ternyata hanya memiliki kendaraan berupa 2 buah motor butut.
Baca Juga: Bupati Kebumen Arif Sugiyanto Bergelimang Harta Sampai Punya Jet Pribadi Senilai Rp600 Juta
Dilansir dari LHKPN, kekayaan FX Yapan pada tahun 2022 yaitu Rp4,86 miliar.
Total kekayaan tersebut terdiri dari tanah dan bangunan, alat transportasi dan mesin, harta bergerak lainnya, serta KAS dan setara KAS.
Jumlah tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Bupati Kutai Barat ini ada 25 dengan total Rp4,77 miliar.
Sedangkan untuk alat transportasi hanya memiliki 2 buah motor dengan total harga Rp2,5 juta.
Motor tersebut merupakan motor Honda dengan tahun 2005 dan 2010. Masing-masing tertulis seharga Rp1 juta dan Rp1,5 juta.
Biasanya pejabat setingkat kepala daerah atau bahkan lebih rendah memiliki mobil, namun FX Yapan tidak tercatat memiliki mobil satu pun.
Alat transportasi yang tercata dimilikinya hanyalah 2 buah motor butut atau keluaran lama.
Sedangkan untuk harta bergerak lainnya totalnya Rp29,4 juta. KAS atau tabungan sejumlah Rp58,1 juta.
Menurut Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Periode 2022, FX Yapan tercatat tidak memiliki hutang.
FX Yapan saat ini sedang menjabat pada periode kedua sebagai Bupati Kutai Barat, Kalimantan Timur.
FX Yapan menjabat selama 2 periode setelah memenangkan pemilu dengan suara terbanyak pada tahun 2015 dan 2020.
FX Yapan dilantik dan resmi menjadi Bupati Kutai Barat pada tahun 2016 dan berlanjut pada tahun 2021.
Orang pertama di Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur tersebut memiliki nama lengkap Fransiskus Xaverius Yapan.
Selama menjabat 7 tahun ini, namanya masih bersih, belum terlihat terlibat dalam kasus-kasus yang merugikan negara. ***
Rekomendasi
