Jokowi Instruksikan Sentralisasi Proyek Perbaikan Jalan Usai Kunjungi Lampung, Otonomi Daerah Tercoreng?
inNalar.com – Kunjungan presiden Jokowi ke provinsi Lampung kemarin ditujukan untuk meninjau langsung keadaan jalanan disana.
Kegiatan yang dilakukan Jokowi ke Lampung itu tidak terlepas dari viralnya kabar jalanan di provinsi tersebut yang banyak rusak dan berlubang.
Sebelumnya, Bima Yudho Saputro, mahasiswa asal Lampung yang kuliah di sebuah universitas di kota Sydney, sempat membuat riset kecil-kecilan yang menunjukkan inefisiensi penggunaan APBD Lampung 2022.
Baca Juga: Prakiraan Cuaca BMKG Wilayah Bekasi Hari Ini Sabtu 6 Mei 2023: Potensi Hujan Siang dan Malam
Keterangan yang viral di sosial media tersebut memperlihatkan bagaimana alokasi dana daerah untuk perbaikan jalan dan fasilitas umum sangatlah minim dibandingkan dengan anggaran belanja pegawai negeri.
Berbagai macam dugaan pun mencuat di tengah masyarakat hingga membuat pemberitaan nasional beberapa bulan terakhir. Isu penyewengan dana dan penyalagunaan wewenang dengan tidak tepat mewarnai headline warga seputar kebijakan publik.
Bola salju yang kian membesar ini membuat istana memberikan reaksi. Upaya pemerintah pusat untuk turun langsung menyelesaikan masalah merupakan momen yang sangat ditunggu.
Pada akhirnya, presiden Jokowi beserta rombongan pemerintah pusat melakukan peninjauan langsung keadaan jalanan di provinsi Lampung.
Setelah beberapa saat menilik lokasi jalan “Dajjal” yang dirasa rusak dengan mobil Mercynya, orang nomor satu di republik Indonesia pun mengeluarkan kebijakan untuk melakukan perbaikan jalan secepat-cepatnya.
“Secepat-cepatnya dimulai, yang rusak,” ujar presiden Jokowi ketika ditanya wartawan tentang kapan proyek perbaikan akan dimulai mengenai jalan.
Baca Juga: Terekam CCTV, Kelakuan Bejat Oknum Dosen di Buleleng, Bali Coba Perkosa Mahasiswinya di Kos
Selain itu, presiden juga memberitahukan proyek sentralisasi kebijakan proyek perbaikan jalan di bagi kabupaten dan provinsi yang belum memiliki kemampuan finansial yang baik.
“Yang kira-kira provinsi tidak memiliki kemampuan, kemudian kabupaten tidak memiliki kemampuan, ya akan diambil alih oleh kementrian PU,” jelas presiden Jokowi.
“Utamanya yang jalannya rusak parah,” Tutup presiden Jokowi.
Baca Juga: Kacau, Sarwendah dan Ruben Onsu Ajari Boygroup WayV Ngulek Sambal Rame-rame
Pernyataan tersebut menandakan bahwa prioritas proyek sentralisasi ini akan dilakukan di jalan-jalan yang dinilai memiliki kerusakan yang parah.
Tentu saja, bantuan ini menandakan buruknya administrasi otonomi daerah terutama dalam kasus ini Provinsi Lampung dan kabupaten atau kota dibawahnya.
Bukan berarti hal baik, turunnya pemerintah pusat pada proyek daerah menandakan adanya ketidakberesan dalam pengaturan alokasi dana APBD. *** (Dadang Irsyamuddin)
Rekomendasi
