Jadi Pimpinan Terkaya di Sumbar, Ternyata Segini Harta Kekayaan Wali Kota Padang Panjang, Pernah Buka Warnet?
inNalar.com – Fadly Amran merupakan pejabat setingkat Wali Kota di Kota Padang Panjang.
Fadly Amran menjabat sebagai Wali Kota Padang Panjang sejak tahun 2018 silam.
Wali Kota Padang Panjang ini dikenal sebagai seorang pengusaha sekaligus politikus Indonesia dari Partai Nasdem.
Sebelum terjun ke dunia politik, Fadly Amran pernah membuka usaha warnet pada tahun 2009.
Kemudian, pada tahun 2014, Fadly Amran mendirikan dan menjadi direktur PT Bangun Harapan Indonesia.
Perusahaan tersebut bergerak di beberapa bidang seperti tempat olahraga dan kebugaran, serta mini market.
Baca Juga: Jadi Kepala Daerah Termiskin di Jatim, Segini Harta Kekayaan Wali Kota Blitar, Ternyata Hutangnya…
Pada tahun 2015, Fadly Amran juga menjadi direktur dari PT Arfa Bangun Perkasa.
Pada tahun 2018, Fadly Amran memutuskan untuk mencalonkan diri sebagai Wali Kota Padang Panjang.
Alhasil ia berhasil memenangkan kontes Pilkada dan menjadi Wali Kota Padang Panjang hingga saat ini.
Menjadi pejabat publik, soal Harta Kekayaan pasti menjadi hal yang sering kali disorot oleh publik.
Disebut-sebut, Fadly Amran menjadi kepala daerah terkaya di Sumatera Barat.
Dilansir inNalar.com dari ELHKPN KPK, Fadly Amran telah melaporkan harta kekayaannya pada 28 maret 2023.
Diketahui bahwa Wali Kota Padang Panjang ini memiliki 4 aset tanah dan bangunan di Kota Padang dan Pekanbaru.
4 Aset tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Fadly Amran bernilai Rp78.484.000.000.
Kemudian, aset alat transportasi dan mesin yang dimiliki oleh Wali Kota Padang Panjang ini senilai Rp420.000.000.
Adapun kas atau setara kas yang dimiliki sejumlah Rp290.590.687.
Namun, hutang yang dimiliki oleh Fadly Amran mencapai ratusan juta yakni Rp160.000.000.
Jadi, secara keseluruhan harta kekayaan yang dimiliki oleh Fadly Amran mencapai Rp79.034.590.687.
Angka tersebut menjadikan Fadly Amran sebagai kepala daerah terkaya di Sumatera Barat.
Posisi kedua dan ketiga kepala daerah terkaya ditempati oleh Bupati Kabupaten Solok dan Bupati Kabupaten Tanah Datar.***
Rekomendasi
