Ironi Lejitkan Ekspor Sawit CPO, Pelabuhan di Kalimantan Barat Senilai Rp14 Triliun Ini Tinggalkan Kisah Pilu
inNalar.com – Pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing di Kalimantan Barat ternyata tidak luput dari kisah kelamnya.
Keinginan besar untuk bangkitkan potensi ekspor komoditas unggulan Kalimantan Barat, salah satunya produk turunan sawit CPO ini, adalah salah satu sebab utama Pelabuhan Kijing tetap diperjuangkan.
Bagaimana tidak, luas lahan sawit penghasil CPO di Provinsi Kalimantan Barat sudah mencapai 534.767 hektare.
Dengan kemampuan produksi sawit, terkhusus produk CPO yang sudah menembus 6,614 juta ton komoditas memang sangat menggiurkan untuk menjadi pelejit ekonomi Kalimantan Barat.
Ditambah lagi dengan posisi Pelabuhan Kijing yang strategis di Kalimantan Barat, karena berdekatan dengan Singapura, Selat Malaka, dan Laut Cina Selatan sangat cukup menjadi dermaga internasional.
Baca Juga
Dana investasi senilai Rp14 Triliun pun akhirnya diwujudkan menjadi sebuah Pelabuhan Internasional Kijing.
Pelabuhan tersebut dibangun di atas lahan seluas 10 hektare dengan menerapkan konsep digital port.
Pelabuhan Kijing ini berada Sungai Kunyit Laut, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat.
Dilansir dari laman kalbar.kemenkumham.go.id, pelabuhan internasional ini akhirnya diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada Selasa, 9 Agustus 2022.
Pelabuhan Kijing di Kalimantan Barat ini dibangun oleh PT Pelindo dan telah mendapatkan izin operasi dari Pemerintah.
Tidak hanya lejitkan produk minyak kelapa sawit CPO saja, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga ingin mendongkrak nilai produk alumina, bauksit, karet, dan lainnya.
Namun tidak bisa dipungkiri dalam cita-cita yang mulai terwujud dengan terbangunnya Pelabuhan Kijing tetap menyisakan permasalahan bagi sebagian pihak.
Baca Juga: Anggaran Dananya Rp13,66 Triliun, Inilah Fakta Menarik Jembatan Kabel Terpanjang yang Ada di Riau
Baca Juga
Dilansir dari laman dpr.go.id, pembangunan Pelabuhan Internasional Kijing sempat tersendat karena adanya permasalahan pembebasan lahan.
Sebagian warga disebut belum menerima ganti rugi lahan yang sesuai dan terdapat pula sengketa lahan ahli waris tanah makam milik warga keturunan Tionghoa.
Selain itu, permasalahan pembebasan lahan yang merupakan aset desa pun turut masuk dalam dinamika pembangunannya.
Baca Juga: Rekomendasi Lagu KPop Easy Listening untuk Belajar Menjelang PTS 2023, Yuk Masukkan Playlistmu!
Beberapa warga terdampak akhirnya terpaksa meninggalkan tempat tinggal mereka dan diberikan waktu selama empat bulan tinggal di sebuah hunian yang disediakan Pemerintah untuk sementara.
Baca Juga
Menyedihkannya, warga pun merasa was-was, karena pembangunan rumah baru tidak memungkinkan untuk selesai tepat waktu, terlebih saat itu berada dalam masa pandemi Covid-19.
Meski kemakmuran ekonomi wilayah pun perlu diperjuangkan, diharapkan penanganan permasalahan yang melalui pendekatan humanis dapat lebih menjadi prioritas utama berbagai pihak.***
Rekomendasi
