Invest Dana Rp 6 Triliun, Mega Proyek Energi Bersih Pertamina di Bangladesh Diwarnai Dinamika
inNalar.com – PT Pertamina New dan Renewable Energy (Pertamina NRE) akan membangun proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) di Bangladesh.
Dengan secara resmi menandatangani Nota Kesepakatan (MOU) bersama Cool Power Generation Company Bangladesh Limited (CPGCBL) pada Juli 2024.
Ditandatangani oleh Abdul Kalam Azad selaku Managing Director CPGCBL dan Fadli Rahman, pelaksana tugas CEO Pertamina NRE.
MOU ini adalah tindak lanjut dari MOU government-to-government (G2G) antara Indonesia dan Bangladesh pada tahun 2017.
Mencakup pembangunan fasilitas pendukung dan menjadi dasar pengembangan untuk kerja sama lainnya.
Menjadi langkah menuju pemanfaatan solusi dan pengembangan pembangunan energi terbarukan di Bangladesh.
Baca Juga: Sinergi Strategis BRI dan HIPMI Lesatkan Ekspansi Bisnis Pengusaha Muda Indonesia
Tidak hanya akan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi memperkuat hubungan antara negara yang terlibat.
Diharapkan dapat menjadi model untuk insiatif serupa di wilayah atau daerah lain di Bangladesh.
Pendekatan yang menyeluruh dapat menciptakan sinergi diberbagai sektor dan membangun ekosistem energi yang efisien.
Baca Juga: Dibela-belain Utang 200 Miliar USD, Megaproyek China di Malaysia Terancam Gagal: Sepi bak Kota Hantu
Melihat potensi permintaan listrik yang besar dan memiliki inisiatif domestik untuk mencapai bauran energi baru dan terbarukan (EBT).
Proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) ini akan memiliki kapasitas sebesar 500 MW di daerah Moheshkhali dan daerah lain.
Kapasitas ini dapat memenuhi kebutuhan lebih dari 4 juta penduduk Bangladesh dan diperkirakan akan memakan biaya hingga Rp 6 triliun.
Itu sudah termasuk dari pembangunan fasilitas pendukung lainnya, diharapkan bisa menciptakan dampak positif.
Dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong tertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di negara tersebut.
Tetapi untuk saat ini negara Bangladesh sendiri sedang terjadi kekacauan ekonomi politik.
Membuat pihak perseroan diminta untuk berhati-hati sebelum masuk ke tahap material komersial.
Perseroan melakukan koordinasi dengan Kementerian Luar Negeri mengenai kondisi di Bangladesh saat ini.
Dan untuk kelanjutan MoU saat ini asih dalam tahapan melakukan studi untuk menentukan lokasi untuk membangun PLTS.
Selain itu juga nilai investasi dan hal-hal teknis lainnya perlu diperhatikan. Saat ini juga belum ada pihak yang dirugikan.
Masih dalam tahap awal, sehingga belum melibatkan penggunaan bahan material komersial dan belum ada aktivitas pembangunan di lokasi tersebut.
Memastikan setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar peraturan yang berlaku.
Melakukan penilaian dampak untuk memastikan pembangunannya nanti tidak akan mengganggu ekosistem atau merugikan warga setempat.
Proyek PLTS 500 MW bersifat jangka panjang, maka dari itu Pertamina NRE berharap kondisi internal Bangladesh dapat kembali stabil, sehingga kolaborasi antar perusahaan terus bisa berjalan.***
Rekomendasi
