Inilah 5 Kepala Daerah Terkaya di Jawa Tengah, Peringkat 1 Justru Berasal dari Kabupaten Miskin
inNalar.com – Saat membahas soal kepala daerah terkaya di Indonesia, perhatian publik kerap tertuju pada nilai fantastis yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dikelola oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Dokumen LHKPN menjadi salah satu instrumen akuntabilitas dalam penyelenggaraan negara, yang dapat diakses publik melalui situs resmi elhkpn.kpk.go.id.
Di antara banyak provinsi, Jawa Tengah mencatat sejumlah kepala daerah dengan kekayaan mencolok, meskipun sebagian wilayahnya masih bergulat dengan masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial.
Fenomena ini menarik karena mencerminkan kontras antara kekayaan pribadi pejabat dan kondisi sosial masyarakat yang mereka pimpin.
Mengacu Pasal 5 ayat (3) UU No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, penyelenggara negara termasuk kepala daerah berkewajiban untu melaporkan dan mengumumkan kekayaannya sebelum dan setelah menjabat.
Berikut inNalar.com rangkum 5 bupati terkaya di Jawa Tengah berdasarkan LHKPN terbaru yang telah dipublikasikan KPK:
1. Lilis Nuryani – Bupati Kebumen
Lilis Nuryani, Bupati Kebumen periode 2025–2030, tercatat sebagai kepala daerah terkaya di Jawa Tengah berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dipublikasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 26 Juli 2024.
Total kekayaan yang dilaporkannya mencapai Rp138,2 miliar, terdiri dari properti, kendaraan, investasi, dan simpanan lainnya.
Menariknya, wilayah yang dipimpin Lilis, yakni Kabupaten Kebumen termasuk daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di provinsi Jawa Tengah.
Menurut data resmi BPS tahun 2024, Kabupaten Kebumen membukukan persentase kemiskinan tertinggi yakni 15,71% atau sekitar 187,95 ribu penduduk miskin.
Sosok Lilis Nuryani sebagai Kepala Daerah terkaya di Jateng jelas kontras dengan kondisi wilayah yang dipimpin. Fenomena tersebut tentu menjadi sorotan, terutama dalam diskusi mengenai peran pemimpin dalam merancang kebijakan penanggulangan kemiskinan yang berdampak nyata.
Pasca Sertijab Maret 2025 lalu, Lilis menyatakan bahwa targetnya adalah membawa Kebumen dari predikat daerah termiskin di Jawa Tengah.
Selain itu, ia menjamin masyarakat Kebumen bisa lebih mudah mengakses fasilitas pendidikan dan pelayanan kesehatan. Menurut Lilis Nuryani, kunci utama mengentaskan kemiskinan adalah Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
“Kami pastikan jaminan kesejahteraan dan bantuan sosial tepat sasaran,” katanya, dikutip inNalar.com
2. Harno – Bupati Rembang
Harno, Bupati Rembang, menempati posisi kedua dalam daftar kepala daerah terkaya di Provinsi Jawa Tengah tahun 2025.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tertanggal 24 Maret 2025, total kekayaan Harno tercatat mencapai Rp128,91 miliar.
Kekayaan tersebut mencakup aset berupa tanah, bangunan, kendaraan bermotor, surat berharga, dan kas/setara kas, sebagaimana diuraikan dalam dokumen LHKPN resmi.
Secara ekonomi, Kabupaten Rembang dikenal sebagai wilayah pesisir dengan sektor andalan di bidang perikanan dan industri pengolahan, namun masih menghadapi tantangan ketimpangan pembangunan antar kecamatan.
Berdasarkan data resmi BPS, Kabupaten Rembang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki area cukup luas dengan karakteristik potensi wilayah, sumber daya alam, dan kegiatan ekonomi penduduk yang berbeda, serta memiliki topologi wilayah yang cukup
beragam.
Keadaan ini menimbulkan perbedaan kecepatan pembangunan pada masing- masing kecamatan. Dengan dasar pemikiran tersebut maka perlu dilakukan kajian yang dapat melihat tingkat kesenjangan baik dilihat dari sisi ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan antar wilayah.
Gini rasio merupakan salah satu indikator yang dapat melihat ketimpangan pendapatan antar golongan penduduk, sedangkan untuk melihat ketimpangan antar wilayah dapat menggunakan data PDRB per kapita sebagai proxy pendapatan per kapita.
Adapun gini rasio Kabupaten Rembang pada Maret 2024 sebesar 0,33. Artinya tingkat ketimpangan pendapatan yang tergolong sedang. Meskipun tidak menunjukkan krisis ketimpangan, angka ini tetap menjadi indikator penting bahwa sebagian kelompok masyarakat masih memiliki akses ekonomi yang terbatas.
Pemerintah Kabupaten Rembang perlu memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi di masa depan lebih inklusif dan mampu memperkecil celah kesejahteraan antar lapisan sosial.
3. Faiz Kurniawan – Bupati Batang
Faiz Kurniawan, Bupati Batang, menempati peringkat ketiga sebagai kepala daerah dengan kekayaan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah.
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 29 Agustus 2024, total kekayaan pribadi Faiz mencapai Rp121,44 miliar.
Jumlah tersebut meliputi kepemilikan aset berupa tanah, bangunan, kendaraan, dan instrumen keuangan lainnya yang tersebar di berbagai lokasi, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi LHKPN.
Baca Juga
Melansir laman resmi Pemprov Jateng, Kabupaten Batang tengah bertransformasi sebagai kawasan industri strategis nasional melalui proyek Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) yang digadang jadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah
KITB tersebut sudah mendapatkan status Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan menjadi Proyek Strategis Nasional, menandakan pentingnya proyek ini dalam pembangunan ekonomi nasional.
4. Fadia Arafiq – Bupati Pekalongan
Fadia Arafiq, Bupati Pekalongan, menempati posisi keempat dalam daftar kepala daerah terkaya di Provinsi Jawa Tengah.
Mengacu LHKPN yang disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) per 31 Desember 2024, total kekayaan pribadi Fadia mencapai Rp85,62 miliar.
Aset tersebut mencakup tanah dan bangunan di beberapa lokasi strategis, kendaraan, serta simpanan dalam bentuk kas dan investasi lainnya, sebagaimana tercantum dalam dokumen resmi elhkpn.kpk.go.id.
Selain kekayaannya yang signifikan, Fadia dikenal luas sebagai figur pemimpin perempuan yang vokal dan progresif, dengan latar belakang sebagai putri dari tokoh politik nasional, yang memperkuat jejak otoritasnya di panggung pemerintahan daerah.
Kabupaten Pekalongan yang dipimpinnya berada di kawasan pesisir utara Jawa dan dikenal sebagai sentra industri batik sekaligus wilayah yang rawan bencana banjir rob.
Dalam konteks tersebut, kepemimpinan Fadia mendapat perhatian dalam hal bagaimana kebijakan publik diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan investasi, penguatan ekonomi kreatif, dan penanganan perubahan iklim di wilayah pesisir.
5. Sudewo – Bupati Pati
Melengkapi daftar lima besar bupati dengan kekayaan tertinggi di Provinsi Jawa Tengah, nama Sudewo, Bupati Pati, tercatat memiliki total kekayaan sebesar Rp30,2 miliar berdasarkan data resmi LHKPN yang diunggah melalui situs elhkpn.kpk.go.id.
Laporan tersebut merinci aset Sudewo dalam bentuk tanah dan bangunan, kendaraan, simpanan kas, serta sejumlah investasi, sebagaimana diatur dalam kewajiban pelaporan kekayaan oleh setiap pejabat publik.
Meski berada di posisi kelima, kekayaan Sudwo tetap signifikan dalam konteks transparansi pejabat daerah.
Kabupaten Pati dikenal sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah, dengan sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan menjadi tulang punggung ekonomi lokal.
Di lain sisi, menurut BPS, IPM Kabupaten Pati tahun 2024 mencapai 74,10, meningkat 0,51 poin atau tumbuh 0,69 persen dibandingkan capaian tahun 2023 sebesar 73,59.
Peningkatan tersebut menunjukkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam kualitas hidup masyarakat, baik dari sisi akses pendidikan, kesehatan, maupun pendapatan.
Kendati begitu, perlu dibaca secara kritis dalam konteks disparitas wilayah, terutama karena sebagian besar penduduk Pati masih bergantung pada sektor informal dan pertanian subsisten.
Pemerintah daerah diharapkan mampu menjaga tren positif ini melalui kebijakan yang tidak hanya mendorong angka agregat, tetapi juga memastikan pemerataan capaian pembangunan di seluruh kecamatan.***(Farida Fakhira)
Rekomendasi