Hanya 4 Persen, Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit di Kalimantan Barat Relatif Kecil, Mengapa Begitu?
inNalar.com – Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi Kalimantan Barat dianggap relatif kecil.
DBH perkebunan sawit di Kalimantan Barat dianggap kecil dikarenakan hanya memperoleh 4 persen dari total penerimaan anggaran DBH sawit.
Hal tersebut diungkapkan oleh Hendrikus Adam yang merupakan Kadiv Kajian dan Kampanye Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) di Kalimantan Barat.
Seperti yang disampaikan sebelumnya, pembagian hasil hanya sebesar 4 persen atau dengan jumlah Rp3.396.196.000.000 yang bersumber dari total anggaran Dana Bagi Hasil (DBH) sawit.
Sedangkan pada jumlah tersebut masih akan dibagi lagi pada daerah provinsi dan kabupaten yang menyebabkan jumlahnya tidak signifikan untuk pembangunan dan perkembangan infrastruktur di sekitar perkebunan sawit Kalimantan Barat.
Berdasarkan informasi dari website resmi JDIH Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2023 mengenai Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
Baca Juga: Ini Penyebab Utama Kantor Bupati Pohuwato, Gorontalo Dibakar Massa Demo
Dana Bagi Hasil (DBH) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dialokasikan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu APBN dan kinerja tertentu.
Pembagian DBH sawit diatur pada Pasal 5, diaman (1) Provinsi yang bersangkutan sebesar 20%, (2) Kabupaten/kota penghasil sebesar 60%, dan(3) Kabupaten/kota lainnya yang berbatasan langsung dengan kabupaten/kota penghasil sebesar 20%.
Oleh karena itu, jika berlandaskan dengan peraturan tersebut angkanya tentu cukup jauh dari pembagian DBH yang seharusnya.
Baca Juga: Telkom Daycare jadi Taman Asuh Ceria Anak pertama berstandar ‘TARA Ramah Anak’ Kementerian PPPA RI
Pembagian DBH perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat seperti yang disampaikan sebelumnya, berkisar 4 persen dari toral Rp 65.666.046.000 di Kaimantan Barat yang masih terbagi pada kabupaten/kota.
Menurut Hendrikus, pembagian tersebut cukup kecil apabila dibandingkan dengan dana yang akan digunakan untuk perbaikan infrastruktur jalan.
Apalagi dan perkembangan kelapa sawit yang terus diperluas di daerah dengan kondisi jalan yang masih berlumpur.
Baca Juga: Pengertian Sujud Tilawah, Bacaan, dan Tata Cara Melaksanakannya Menurut Ustadz Khalid Basalamah
Infrastruktur yang buruk di sekitar perkebunan sawit di Kalimantan Barat akan memberikan dampak pada perekonomian masyarakat sekitar perkebunan sawit.
Infrastruktur yang buruk berdampak pada akses keluar, sehingga akan mengakibatkan pada goyahnya roda ekonomi dan daya beli masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat.
Sehingga diharapkan agar proses realisasi DBH yang ditargetkan untuk pembangunan infrastruktur harus diawasi dan lebih terbuka.***
Rekomendasi
