
inNalar.com – Sejak era Presiden Soekarno, Indonesia sudah bermimpi besar dengan kemajuan infrastruktur di setiap daerahnya.
Salah satu proyek ambisius pemerintah Indonesia adalah pembangunan jembatan yang menyatukan daratan Banten dan Lampung.
Jembatan penyatu Banten-Lampung ini kemudian dikenal luas dengan sebutan Jembatan Selat Sunda (JSS).
Melansir jurnal ilmiah yang diterbitkan Universitas Galuh (Unigal), mega proyek penghubung Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, pertama kali dicetuskan pada tahun 1960 oleh Prof. Sedyanto dari Institut Teknologi Bandung.
Dengan mengusung visi Tri Nusa Bima Sakti, pemerintah RI berniat menghubungkan tiga pulau besar, yakni Sumatera, Jawa dan Bali.
Sejak saat itu, wacana pembangunan Jembatan Selat Sunda mengalami pasang surut diskursus pembangunan nasional.
Urgensi proyek JSS makin menguat seiring dengan meningkatnya kebutuhan konektivitas antara dua pulau besar tersebut.
Diketahui, penyebrangan Pelabuhan Merak-Bakauheni yang menghubungkan Banten-Lampung masing menghadapi berbagai kendala termasuk waktu tunggu yang panjang hingga 3,5 jam.
Pembangunan JSS bisa mempersingkat waktu tempuh jadi 30 menit, yang berdampak signifikan terhadap mobilitas penduduk.
Sebagai informasi, kontribusi Jawa terhadap perekonomian nasional mencapai 60%, sementara Sumatera hanya 20%.
Wajar saja jika keberadaan Jembatan Selat Sunda dinilai mampu mendorong ekonomi yang lebih merata antara Jawa dan Sumatera.
Menurut Perpres Nomor 86 Tahun 2011, pemerintah membutuhkan investasi dana Rp 100 triliun lebih untuk mega proyek Jembatan Selat Sunda. Kala itu, Amerika siapkan menginvestasikan dana besar untuk proyek ini.
Ditinjau dari segi biaya jelas ini jadi proyek ambisius RI. Lebih lanjut, tantangan lain juga menanti, seperti kondisi alam di Selat Sunda yang sangat dinamis.
Hasil Lokakarya Kementerian ESDM menunjukkan bahwa kawasan Selat Sunda memiliki kondisi geodinamika yang sangat aktif dengan potensi bahaya geologi seperti letusan gunung berapi, gempa hingga gelombang tsunami.
Di sisi lain, keberadaan gunung anak krakatau yang masih aktif juga menjadi perhatian khusus dalam perencanaan jembatan penyatu Banten-Lampung.
Besarnya pembiayaan dan tantangan, membuat proyek Jembatan Selat Sunda selalu tersingkir dari prioritas pemerintah.
Terlihat dari masa kepemimpinan dua periode (2014-2024) Presiden Jokowi, proyek JSS tak masuk dalam Proyek Strategis Nasional (PSN).
Memasuki era pemerintahan Presiden Prabowo (2024-2029), pembangunan JSS kembali tidak menjadi bagian dari agenda prioritas nasional.
Fokus kebijakan diarahkan pada penguatan ketahanan pangan dan energi, bukan pada mega proyek dengan biaya jumbo.